Amankan Suara Jokowi-Ma’ruf Amin, TKD Jabar Rekrut 276.100 Saksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi- Ma’ruf Amin Jawa Barat, Abdy Yuhana, mengatakan pihaknya akan merekrut 276.100 saksi yang ditempatkan di 138.050 tempat pemungutan suara (TPS) di Jabar.

“Hari ini dibahas bagaimana metoda untuk melakukan rekrutmen saksi di Jawa Barat yang sejumlah 138.050 TPS,” kata Abdy di sela rapat pembahasan rekrutmen saksi di Hotel Horison Bandung, Senin (18/3/2019).

Abdy mengatakan, di setiap TPS akan ditempatkan dua saksi yang bertugas mengawasi dan mengamankan suara.

“Kami sudah pastikan bahwa saksi yang akan hadir itu adalah dua yang tugasnya melakukan pengamanan TPS-TPS di Jawa Barat,” bebernya.

Baca juga: TKD Jabar Targetkan Suara 70 Persen untuk Jokowi-Maruf di Pangandaran

Jawa Barat, kata Abdy, wajib dikawal karena merupakan wilayah lumbung suara terpenting. Oleh karena itu, pengamanan suara harus disiapkan secara matang.

Abdy menambahkan, TKD Jawa Barat akan memprioritaskan warga setempat TPS untuk menjadi saksi.

"Para saksi ini tentunya harus memahami dan mengetahui cara mengisi formulir C1. Formulir C1 merupakan bukti otentik untuk memperoleh penghitungan suara riil pasangan calon," ucapnya.

Selain melakukan pengawalan suara pasangan capres cawapres nomor urut 01, para saksi ini nantinya juga mempunyai tugas untuk mendongkrak partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

“Partisipasinya kita targetkan sekitar 85 sampai 90 persen. Kalau di Jawa Barat memang selama ini partisipasi pemilih itu sekitar 67 sampai 70 persen. Untuk pastikan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, partisipasi pemilih harus tinggi,” bebernya.

Satgas antihoaks

Lebih lanjut Abdy menambahkan, pihaknya saat ini juga membentuk Satgas Antihoaks seiring semakin gencarnya serangan hoaks dan fitnah yang dialamatkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, Satgas antihoaks bertugas mendeteksi setiap potensi penyebaran hoax dan fitnah, terutama di media sosial (medsos) sekaligus melaporkan setiap temuan hoaks dan fitnah tersebut.

"Hoaks ini bertentangan dengan hukum, jadi harus diusut secara hukum," kata Abdy.

Baca juga: TKD Jabar Siapkan Rapat Akbar di Sejumlah Daerah di Jawa Barat

Abdy mengatakan, semakin mendekati hari pencoblosan Pilpres 2019, hoaks dan fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi-Ma'ruf semakin masif. Jika tidak diantisipasi, lanjutnya, dikhawatirkan akan menggerus elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Dampaknya pada elektabilitas. Masyarakat awam kalau disuguhkan informasi menyesatkan pasti terpengaruh," tandasnya.