Tiga "Kartu Sakti" Jokowi Jadi Konten Penting Kampanye di Jawa Barat

KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Maruf Amin Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya menjadikan kartu sakti Jokowi sebagai salah satu konten penting kampanye di Jawa Barat.

Kartu sakti dimaksud adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut mengatakan, kartu sakti ini diharapkan menjadi daya tarik bagi warga Jawa Barat untuk memilih Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Oleh karena itu, pihaknya telah menginstruksikan semua kader dan relawan untuk memasukkan konten kartu sakti dalam kampanye kepada masyarakat.

Para kader dan relawan juga sudah dibekali semua informasi tentang kartu sakti.

Dedi menjelaskan alasan kartu sakti Jokowi jadi salah satu konten kampanye di Jawa Barat karena kebutuhan untuk kartu tersebut bagi penduduk Jabar cukup tinggi. Ia menyebutkan, jumlah pemilih yang masuk daftar pemilih tetap di Jabar itu sekitar 30,7 juta. Sedangkan total penduduk di Jawa Barat sekitar 48 juta.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Partisipasi Pemilih Golkar untuk Jokowi-Maruf Amin Naik Tajam

Kebutuhan untuk pendidikan dan pangan pun tinggi. Dengan demikian, tiga kartu sakti ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri dan dapat memenuhi kebutuhan warga Jawa Barat.

Dedi mengatakan, kartu Indonesia pintar kuliah (KIP) adalah bagian dari upaya Jokowi meningkatkan sumber daya manusia. Apalagi, pada periode kedua nanti jika terpilih kembali, Jokowi akan fokus pada dalam perjalanan satu pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pada periode sebelumnya, Jokowi fokus membangun infrastruktur.

"Nah, sumber daya itu dimulai dengan menyiapkan kerangka pendidikan yang kuat. SMP, SMA kan gratis, KIP ini bentuk jaminan pemerintah kepada anak muda untuk kuliah," ujar Dedi melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (4/3/2019).

Terkait pendidikan tinggi, Dedi berharap nanti satu kabupaten berpenduduk 1 juta memiliki satu universitas. Pembangunan universitas ini bisa dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).