Cegah Santri Golput, KPU Jombang Disarankan Aktif ke Pesantren

JOMBANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang, Jawa Timur, disarankan tidak hanya menunggu kedatangan santri yang tidak pulang saat pelaksanaan Pemilu 2019, untuk mengurus dokumen pindah tempat memilih.

Estimasi belasan ribu dari luar daerah yang tinggal di pesantren-pesantren di Kabupaten Jombang perlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu agar potensi golput santri yang tidak pulang saat hari H pemungutan suara bisa dicegah.

Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Rejoso Jombang, Zahrul Azhar Asumta mengatakan, peran aktif penyelenggara pemilu untuk mendatangi pesantren sangat diperlukan.

Langkah aktif ke pesantren diperlukan untuk memberikan edukasi kepada santri terkait penggunaan hak pilih saat tidak pulang ke rumah, ataupun membuka posko pelayanan dokumen pindah memilih atau form A5.  

Baca juga: 9.433 Lembar Surat Suara di KPU Palopo Rusak Terkena Tinta dan Robek

Jika KPU tak bergerak aktif mendatangi pesantren, lanjut Gus Hans, sapaan akrabnya, dikhawatirkan banyak santri yang masuk DPT Pemilu 2019 tidak menggunakan hak pilihnya.

"KPU di daerah lain melakukan upaya jemput bola untuk memfasilitasi santri yang mengurus dokumen pindah memilih. Kami mengapresiasi langkah itu dan kami menunggu KPU Jombang melakukan langkah yang sama," katanya saat ditemui di kediamannya, Rabu (27/2/2019).

Hal senada disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Suryo Alam.

"Harapan kami jangan sampai ada yang golput," katanya saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja dalam rangka reses dan penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di SMAN Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, Kamis (28/2/2019).

Menurut Suryo Alam, potensi belasan ribu santri yang tidak pulang tetapi terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 di daerah asalnya perlu disikapi secara bijak oleh KPU.

KPU di daerah diharapkan tidak hanya menunggu santri yang ingin tetap menggunakan hak pilihnya meski tidak pulang saat pemilu. Langkah aktif KPU Jombang diperlukan agar potensi golput di kalangan santri asal luar daerah bisa ditekan.