Ungkap Kendala Pemberantasan Korupsi di Jatim, Khofifah Soroti Pengawasan Dana Desa

Kompas.com - 28/02/2019, 21:00 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dok. Pemprov Jatim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi.

Hal itu antara lain di sektor perencanaan dan penganggaran APBD. Menurut Khofifah, aplikasi perencanaan dan penganggaran sudah ada, namun kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Sementara itu, di sektor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sambung Khofifah, masih terdapat permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP.


Baca juga: Khofifah Bersama Seluruh Kepala Daerah di Jatim Teken Komitmen Berantas Korupsi

“Kemudian di sektor dana desa, kendalanya adalah masih kurang optimalnya pengawasan terhadap dana desa," ucap Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/2/2019).

Sebab, kata Khofifah, anggaran pemerintah kabupaten terbatas.

"Sedangkan bantuan anggaran pengawasan dari pemerintah pusat untuk mengawasi pengelolaan dana desa sampai dengan saat ini masih nihil," ujar Khofifah.

Terkait beberapa kendala tersebut, Khofifah meminta bimbingan kepada KPK dan instansi terkait agar rencana aksi yang akan dilanjutkan tahun ini dapat terlaksana dengan optimal, serta bermanfaat kepada masyarakat.

Ia ingin program tersebut dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

"Kami sepakat akan melakukan audit CETTAR (cepat, efektif dan efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif) di setiap OPD," tegas Khofifah.

"Sehingga tidak saja cepatnya pelayanan yang dilakukan, tapi juga harus CETTAR dan respons yang dilakukan bisa maksimal," ujar dia.

Baca juga: Khofifah Boyong Pengelola Limbah B3 yang Berpengalaman 26 Tahun di Bogor ke Jatim

Dalam 'Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi' di Provinsi Jawa Timur bersama KPK, Khofifah meminta kepada bupati/walikota di daerah untuk mengoptimalkan pengawasan di daerah masing-masing.

Bupati/walikota sebagai top manajemen, diminta untuk memberikan dorongan, fasilitas dan anggaran yang penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi.

Hal ini sesuai dengan 13 komitmen yang ditandatangani pada acara penandatangan komitmen bersama pemberantasan korupsi di Jawa Timur.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wacana Gerindra Gabung Koalisi Pemerintahan, Ini Kata Gus Sholah

Wacana Gerindra Gabung Koalisi Pemerintahan, Ini Kata Gus Sholah

Regional
Pindad Bongkar Rahasia TNI AD Juarai Lomba Tembak Internasional 12 Kali Berturut-turut

Pindad Bongkar Rahasia TNI AD Juarai Lomba Tembak Internasional 12 Kali Berturut-turut

Regional
Kesaksian Satu Keluarga asal Australia Saat Mobil Terguling ke Underpass Kentungan yang Ambles

Kesaksian Satu Keluarga asal Australia Saat Mobil Terguling ke Underpass Kentungan yang Ambles

Regional
Peduli Literasi Anak, 4 Pemuda Jalan Kaki Wonogiri-Jakarta untuk Temui Jokowi

Peduli Literasi Anak, 4 Pemuda Jalan Kaki Wonogiri-Jakarta untuk Temui Jokowi

Regional
Sultan Bubohu Bongo Gorontalo Yosep Tahir Maruf Mangkat

Sultan Bubohu Bongo Gorontalo Yosep Tahir Maruf Mangkat

Regional
Fakta di Balik Ni Luh Djelantik Laporkan Lisa Marlina, Sebut Pelecehan Seks di Bali Biasa hingga Minta Maaf

Fakta di Balik Ni Luh Djelantik Laporkan Lisa Marlina, Sebut Pelecehan Seks di Bali Biasa hingga Minta Maaf

Regional
Rabu Pagi, Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas Guguran

Rabu Pagi, Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas Guguran

Regional
25 Tahun Tinggal di Gubuk Reyot, Mak Aroh Dapat Hibah Lahan dari Babinsa

25 Tahun Tinggal di Gubuk Reyot, Mak Aroh Dapat Hibah Lahan dari Babinsa

Regional
Tipu 30 Orang, Dua Anggota BIN Gadungan Ditangkap

Tipu 30 Orang, Dua Anggota BIN Gadungan Ditangkap

Regional
Pekerja Migran asal Karimun Dibunuh di Malaysia, Bupati Koordinasi dengan KBRI

Pekerja Migran asal Karimun Dibunuh di Malaysia, Bupati Koordinasi dengan KBRI

Regional
Kontak Senjata, TNI Sebut Ada Kelompok Separatis Terluka di Nduga

Kontak Senjata, TNI Sebut Ada Kelompok Separatis Terluka di Nduga

Regional
Fakta KPK Geledah Rumah Gubernur Kepri Nonaktif, Bongkar Paksa Pintu hingga Diduga Terima Gratifikasi Senilai Rp 6,1 Miliar

Fakta KPK Geledah Rumah Gubernur Kepri Nonaktif, Bongkar Paksa Pintu hingga Diduga Terima Gratifikasi Senilai Rp 6,1 Miliar

Regional
Pekerjakan WN Filipina, 8 Kapal Ikan Indonesia Ditangkap KKP

Pekerjakan WN Filipina, 8 Kapal Ikan Indonesia Ditangkap KKP

Regional
Penyebab Kebakaran Rumah yang Tewaskan 4 Bocah Masih Simpang Siur

Penyebab Kebakaran Rumah yang Tewaskan 4 Bocah Masih Simpang Siur

Regional
6 Fakta Proyek 'Underpass' Kentungan Yogyakarta Ambles, WNA Australia Jadi Korban hingga Proyek Dihentikan Sementara

6 Fakta Proyek "Underpass" Kentungan Yogyakarta Ambles, WNA Australia Jadi Korban hingga Proyek Dihentikan Sementara

Regional
Close Ads X