Ungkap Kendala Pemberantasan Korupsi di Jatim, Khofifah Soroti Pengawasan Dana Desa

Kompas.com - 28/02/2019, 21:00 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dok. Pemprov JatimGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi.

Hal itu antara lain di sektor perencanaan dan penganggaran APBD. Menurut Khofifah, aplikasi perencanaan dan penganggaran sudah ada, namun kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Sementara itu, di sektor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sambung Khofifah, masih terdapat permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP.

Baca juga: Khofifah Bersama Seluruh Kepala Daerah di Jatim Teken Komitmen Berantas Korupsi

“Kemudian di sektor dana desa, kendalanya adalah masih kurang optimalnya pengawasan terhadap dana desa," ucap Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/2/2019).

Sebab, kata Khofifah, anggaran pemerintah kabupaten terbatas.

"Sedangkan bantuan anggaran pengawasan dari pemerintah pusat untuk mengawasi pengelolaan dana desa sampai dengan saat ini masih nihil," ujar Khofifah.

Terkait beberapa kendala tersebut, Khofifah meminta bimbingan kepada KPK dan instansi terkait agar rencana aksi yang akan dilanjutkan tahun ini dapat terlaksana dengan optimal, serta bermanfaat kepada masyarakat.

Ia ingin program tersebut dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

"Kami sepakat akan melakukan audit CETTAR (cepat, efektif dan efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif) di setiap OPD," tegas Khofifah.

"Sehingga tidak saja cepatnya pelayanan yang dilakukan, tapi juga harus CETTAR dan respons yang dilakukan bisa maksimal," ujar dia.

Baca juga: Khofifah Boyong Pengelola Limbah B3 yang Berpengalaman 26 Tahun di Bogor ke Jatim

Dalam 'Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi' di Provinsi Jawa Timur bersama KPK, Khofifah meminta kepada bupati/walikota di daerah untuk mengoptimalkan pengawasan di daerah masing-masing.

Bupati/walikota sebagai top manajemen, diminta untuk memberikan dorongan, fasilitas dan anggaran yang penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi.

Hal ini sesuai dengan 13 komitmen yang ditandatangani pada acara penandatangan komitmen bersama pemberantasan korupsi di Jawa Timur.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelempar Bom Molotov di Rumah Pegawai Pengadilan Tinggi Pura-pura Silaturahim Lebaran

Pelempar Bom Molotov di Rumah Pegawai Pengadilan Tinggi Pura-pura Silaturahim Lebaran

Regional
Polisi dan TNI Akan Dampingi dan Awasi 'New Normal' di Jabar Selama 14 Hari

Polisi dan TNI Akan Dampingi dan Awasi "New Normal" di Jabar Selama 14 Hari

Regional
2 Balita Tewas Terbakar di Dalam Mobil Tetangga, Pemilik Halalbihalal, Orangtua Bekerja

2 Balita Tewas Terbakar di Dalam Mobil Tetangga, Pemilik Halalbihalal, Orangtua Bekerja

Regional
UPDATE Corona Maluku 27 Mei: 188 Positif, 8 Meninggal, 34 Pasien Sembuh

UPDATE Corona Maluku 27 Mei: 188 Positif, 8 Meninggal, 34 Pasien Sembuh

Regional
Tepergok Istri Saat Perkosa Tetangga, Bapak 2 Anak Ditangkap Polisi

Tepergok Istri Saat Perkosa Tetangga, Bapak 2 Anak Ditangkap Polisi

Regional
UPDATE Corona Kalsel 27 Mei: 703 Pasien Positif, 71 Meninggal, 81 Sembuh

UPDATE Corona Kalsel 27 Mei: 703 Pasien Positif, 71 Meninggal, 81 Sembuh

Regional
Oknum TNI Adu Jotos dan Tembak Warga Sipil di Nunukan

Oknum TNI Adu Jotos dan Tembak Warga Sipil di Nunukan

Regional
'Genting Berjatuhan, Saya Mengangkat Lemari Kayu Demi Menyelamatkan Ayah'

"Genting Berjatuhan, Saya Mengangkat Lemari Kayu Demi Menyelamatkan Ayah"

Regional
14 Tahun Gempa Yogya, Gotong Royong Jadi Modal untuk Bangkit

14 Tahun Gempa Yogya, Gotong Royong Jadi Modal untuk Bangkit

Regional
Protes Pembagian BLT, Warga di Maluku Tengah Segel Kantor Desa

Protes Pembagian BLT, Warga di Maluku Tengah Segel Kantor Desa

Regional
Dilempar Bom Molotov, Rumah Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Terbakar

Dilempar Bom Molotov, Rumah Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Terbakar

Regional
Pembuat Petasan Tewas Kena Ledakan Mercon, Dua Anak Terluka

Pembuat Petasan Tewas Kena Ledakan Mercon, Dua Anak Terluka

Regional
Update Covid-19 Papua: Total 652 Kasus Positif, 800 Sampel Antre Diperiksa di Lab

Update Covid-19 Papua: Total 652 Kasus Positif, 800 Sampel Antre Diperiksa di Lab

Regional
Tersesat di Permukiman, Ambulans Pasien Covid-19 Diamuk Massa, Ini Kronologinya

Tersesat di Permukiman, Ambulans Pasien Covid-19 Diamuk Massa, Ini Kronologinya

Regional
Soal 'New Normal', Wali Kota Banjarmasin Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Soal "New Normal", Wali Kota Banjarmasin Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X