Pakar Hukum Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego, Aktivis yang Dituding Komunis

Kompas.com - 28/02/2019, 09:12 WIB
Sejumlah pakar hukum dari berbagai universitas berkumpul di Ruang Pusat Studi, HRLS, Gedung C, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Rabu (27/2/2019) sore. Mereka melakukan eksaminasi putusan Heri Budiawan atau lebih dikenal Budi Pego. KOMPAS.com/GHINAN SALMANSejumlah pakar hukum dari berbagai universitas berkumpul di Ruang Pusat Studi, HRLS, Gedung C, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Rabu (27/2/2019) sore. Mereka melakukan eksaminasi putusan Heri Budiawan atau lebih dikenal Budi Pego.

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah pakar hukum dari berbagai universitas berkumpul di Ruang Pusat Studi, HRLS, Gedung C, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Rabu (27/2/2019) sore, guna melakukan eksaminasi putusan Heri Budiawan.

Heri Budiawan atau yang dikenal Budi Pego merupakan aktivis lingkungan yang menolak penambangan emas di wilayah Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2018, Heri divonis 4 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) dengan tuduhan telah menyebarkan ajaran komunisme menggunakan media spanduk.


Baca juga: Komnas HAM Dukung Upaya Hukum Budi Pego, Aktivis yang Dituding Komunis

Terkait putusan MA tersebut, sejumlah kalangan akademisi dari berbagai universitas dan organisasi masyarakat sipil menginisiasi untuk melakukan eksaminasi atas putusan hakim PN dan PT. 

Akademisi FH Universitas Wijaya Putra Joko Ismono berpendapat bahwa apa yang menimpa Heri Budiawan adalah kriminalisasi, karena tidak adanya bukti yang dihadirkan di setiap persidangan.

Menurutnya, penerapan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang dituduhkan terhadap Heri Budiawan tidak tepat.

"Hakim berpikir formalistik, tidak melihat konteks bahwa itu adalah perbuatan memperjuangkan lingkungan hidup," ucap Joko di Ruang Pusat Studi HRLS, Unair, Surabaya, Rabu.

Ia menduga bahwa dalam kasus Heri Budiawan ini,  ada indikasi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

"Karena berdasarkan KUHAP, kewenangan hakim MA dalam tingkat kasasi hanya untuk memeriksa apakah judex facti melampaui kewenangan, apakah judex facti salah dalam penerapan materilnya dan formilnya," ungkap Joko.

Akademisi FH Universitas Tadulako M. Tavip, selaku eksaminator, mengatakan bahwa dalam kasus Heri Budiawan ini, ia tidak melihat adanya unsur melawan hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Paket Diduga Sabu Ditemukan di Lapas Kelas II A Ambon

Dua Paket Diduga Sabu Ditemukan di Lapas Kelas II A Ambon

Regional
Laju Pertumbuhan Kubah Lava Gunung Merapi 8.500 Meter Kubik Per Hari

Laju Pertumbuhan Kubah Lava Gunung Merapi 8.500 Meter Kubik Per Hari

Regional
Sepekan Terakhir, Gunung Merapi Keluarkan 128 Kali Guguran Lava Pijar

Sepekan Terakhir, Gunung Merapi Keluarkan 128 Kali Guguran Lava Pijar

Regional
Diperkosa Kenalan Facebook, Seorang Siswi SMP Ditinggalkan Dalam Kebun

Diperkosa Kenalan Facebook, Seorang Siswi SMP Ditinggalkan Dalam Kebun

Regional
Melanggar Jam Malam, Kafe dan Rumah Makan di Kota Malang Dikenai Sanksi

Melanggar Jam Malam, Kafe dan Rumah Makan di Kota Malang Dikenai Sanksi

Regional
Viral di Medsos, Fenomena Awan Arcus Terlihat di Langit Bandara YIA Kulon Progo

Viral di Medsos, Fenomena Awan Arcus Terlihat di Langit Bandara YIA Kulon Progo

Regional
Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Regional
Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Regional
Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Regional
Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Regional
Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Regional
Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Regional
Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Regional
Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Regional
60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X