Sektor Pariwisata Mampu Kurangi Kemiskinan di Gunungkidul

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, diklaim mampu menurunkan angka kemiskinan di bumi handayani. Meski demikian, masih ada beberapa wilayah lokasi wisata yang masih tergolong daerah minus.

Bupati Gunungkidul Badingah menyebutkan, dari data Badan Pusat statistik (BPS) kemiskinan di kabupaten Gunungkidul tahun 2018 yakni 17,12 persen atau turun 1,5 persen dari tahun 2017 yakni 18,65 persen. Tahun 2016 angka kemiskinan masih di angka 19,34 persen.

"Pariwisata memegang kunci penurunan kemiskinan di Gunungkidul. Banyak masyarakat yang bekerja d isektor pariwisata," katanya di Kecamatan Karangmojo, Rabu (27/2/2019).

"Saya berharap dua tahun ke depan, saling bahu membahu untuk semakin menurunkan angka kemiskinan," ucapnya.

Baca juga: Gorontalo Anggarkan Rp 3,3 Miliar untuk Turunkan Kemiskinan di Gorontalo Utara

Kepala daerah wanita satu-satunya di Yogyakarta ini mengatakan, sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah maupun pusat mampu mendongkrak pariwisata.

"JJLS (jalur jalan Lintas Selatan) yang sebentar lagi disambung dengan jembatan kelok 18, akan memudahkan akses dari dan menuju bandara NYIA saya yakin pariwisata akan berkembang pesat. Sisi utara ada jalan baru yang langsung menuju kabupaten Sleman," ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan, terkait kemiskinan, penurunan angka tersebut tergolong signifikan.

Meski berada di peringkat terbawah di DIY, namun persentase penurunan Gunungkidul merupakan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya.

Baca juga: Tekan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Kerahkan SKPD

"Kita targetkan pada 2021 kita mampu berada pada angka 15 persen," ujarnya.

Diakuinya pengambilan sampel oleh BPS dengan salah satunya terkait konsumsi atau pengeluaran.

Kalau pengurangan kurang dari Rp 275.000 perbulan, dianggap miskin, maka Gunungkidul cukup sulit untuk keluar dari wilayah miskin. Sebab, masyarakat terbiasa untuk menyimpan makanan.

Strategi Menarik Investor

Drajad menyebut pihaknya menyiapkan strategi khusus agar investasi tumbuh di wilayah Gunungkidul.

"Kita terus dorong investasi di kabupaten Gunungkidul, salah satunya membuat amdal kawasan wisata. Harapannya memudahkan investor mengurus perizinan," katanya.

Baca juga: Cara Sulut Menurunkan Angka Kemiskinan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul, Irawan Jatmiko menambahkan pihaknya menerima beberapa pengajuan perizinan hotel dan resort.

Seperti di WIlayah Kecamatan Purwosari, Saptosari dan sejumlah wilayah lainnya. Saat ini sektor pariwisata menjadi penopang investasi terbesar di Gunungkidul, atau sekitar 60 persen.

"Sektor pariwisata tidak hanya hotel tetapi juga rumah makan ataupun restoran,"ucapnya.

"Terkait amdal kawasan akan dibuat untuk wilayah kecamatan Saptosari, Panggang, dan Purwosari. Daerah kita kan sebagian besar berada di kawasan bentang karst, sehingga menyulitkan untuk mencari amdal. Solusinya dengan amdal kawasan, Dinas pariwisata yang memiliki kewenangan," ucapnya.

Pantai Baron dikembangkan mirip Nusa Dua

Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Asty Wijayanti mengatakan, pembuatan amdal kawasan ini nantinya agar memudahkan investasi sektor pariwisata.

"Ke depan pengembangan Pantai Baron ke timur itu seperti kuta di Bali, ke Barat mirip Nusa Dua," ucapnya.

Baca juga: Bupati Bengkulu Utara Sebut Program Dana Desa Bantu Turunkan Kemiskinan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan dari data pemetaan Pemerintah DIY, ada lima wilayah masuk kategori miskin.

Masing-masing yakni Kecamatan Saptosari, Playen, Semin, Gedangsari, Girisubo, dan Kecamatan Nglipar.

Padahal lokasi tersebut berada di wilayah pengembangan wisata dan perkotaan. Kelimanya masuk dalam program penanggulangan kemiskinan.

"Tahun lalu Kecamatan Tanjungsari juga masuk (tersasar program penanggulangan kemiskinan), namun sekarang sudah tidak," ucapnya.

Dia berharap dengan perkembangan pariwisata masyarakat diminta untuk ikut terlibat. Misalnya membuat warung atau jasa.

Baca juga: Program Nasi Tumis, Angka Kemiskinan di Pohuwato Turun 1,87 Persen

"Kami berharap masyarakat di daerah wisata juga ikut dalam aktifitas pariwisata. Kalau tidak ya, multi player effect tidak terasa. Kita bisa lihat contoh di Desa Wisata Nglanggeran, di sana banyak masyarakat terlibat," katanya.

Pemerintah menganggarkan Rp 64, 8 miliar di tahun ini yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Dimulai dari jamban sehat, pemberdayaan dan pelatihan, mendongkrak usaha kecil mikro menengah (UMKM) dan yang lain.