Mendes Klaim 191 Ribu Kilometer Jalan Desa Sudah Dibangun Sejak 4 Tahun

Kompas.com - 28/02/2019, 06:27 WIB
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat menghadiri acara seminar dan workshop nasional tata kelolola pemerintahan desa dan membangun kemandirian desa melalui BUMDes di Hotel Horison Palembang,Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat menghadiri acara seminar dan workshop nasional tata kelolola pemerintahan desa dan membangun kemandirian desa melalui BUMDes di Hotel Horison Palembang,Rabu (27/2/2019).

PALEMBANG, KOMPAS.com- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengklaim jika 191.000 kilometer jalan di seluruh desa di nusantara telah dibangun sejak empat tahun terakhir.

Pembangunan 191.000 kimometer jalan desa tersebut, telah menjadikan dampak positif untuk perkembangan infrastruktur di 74.957 desa yang ada di Indonesia. 

Hal ini diungkapkan Mendes Eko Eko usai menghadiri seminar dan workshop nasional tata kelolola pemerintahan desa dan membangun kemandirian desa melalui BUMDes di Hotel Horison Palembang, Rabu (27/2/2019).

"Sejak awal tahun pemerintah pusat juga telah menargetkan untuk mengentaskan desa tertinggal sebanyak 5.000 desa. Tapi sampai sekarang sudah 6.700 desa, artinya melampaui target," kata Mendes Eko. 

Baca juga: Luhut: Banyak yang Tidak Percaya Pembangunan Jalan Desa hingga 191.000 Km

Eko menerangkan, dana desa yang telah dikucurkan selama empat tahun ini cukup baik untuk infrastrutur, terutama jalan desa.

"Ada orang yang bingung, emangnya bisa simsalabim bikin 191.000 kilometer jalan desa, ada yang bingung juga kan. Mereka lupa kalau indonesia negara besar,"ujarnya.

Sementara itu, adanya penyelewengan dana desa oleh Kades tak ditampik oleh Eko.Menurutnya, masyarakat saat ini bisa melaporkan ke Inspektorat Kabupaten jika mendapatkan Kades yang tak jujur agar bisa dilakukan proses hukum.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada yang Ragu Pembangunan 191.000 Km Jalan Desa, Silakan Ukur Sendiri

"Kebanyakan dalam pengelolaan dana desa ini terjadi kesalahan pada administrasi. Tapi sekarang sudah cukup baik, karena kita sudah memberikan pendampingan kepada Kades," ujarnya.

“Pembagian dana desa itu  dibagi tiga tahap, setiap tahap itu hanya menyelesaikan laporan dan hasil audit dulu. Jika tidak maka tidak dapat dicairkan. Jika sudah 90 persen. Artinya, setiap proses sudah dijalankan dengan baik,” ucapnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X