Gugatan 9 Warga Desa Korban Erupsi Gunung Sinabung Disepakati

Kompas.com - 27/02/2019, 21:59 WIB
Sidang mediasi gugatan Citizen Law Suit di Pengadilan Negeri Karo memasuki tahap akhir dengan agenda pembacaan penetapan akta perdamaian, Rabu (27/2/2019)  hangoutSidang mediasi gugatan Citizen Law Suit di Pengadilan Negeri Karo memasuki tahap akhir dengan agenda pembacaan penetapan akta perdamaian, Rabu (27/2/2019)


MEDAN, KOMPAS.com - Perjuangan para penyintas korban erupsi Gunung Sinabung menuntut haknya di pengadilan berbuah manis.

Setelah hampir enam bulan menjalani proses alot, akhirnya sidang mediasi gugatan Citizen Law Suit (CLS) di Pengadilan Negeri Karo memasuki tahap akhir dengan agenda pembacaan penetapan akta perdamaian.

Penggugat adalah 9 orang dari 8 desa yang menjadi perwakilan para korban. Mereka berasal dari Desa Sukatendel, Perbaji, Kutambaru, Kebayaken, Sigarang-garang, Berastepu, Tigapancur, dan Cintarakyat.

Sebagian tuntutan yang disepakati adalah pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penanggulangan bencana, penyediaan pusat informasi terpadu penanganan bencana (informasi online dan informasi offline), status administrasi desa (relokasi tahap 1), dan pemutahiran data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca juga: Selain Ramai Pengunjung, Zona Merah Gunung Sinabung Juga Marak Pungli

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu kepada Kompas.com menjelaskan, tuntutan pertama soal pengesahan Ranperda Penanggulangan Bencana bahwa tergugat V (Bupati Karo) telah menyusun Ranperda tersebut dan telah mendapat persetujuan bersama antara tergugat V dan tergugat VI (DPRD Karo).

Tinggal menunggu waktu tujuh hari kerja setelah dievaluasi dan mendapat nomor registrasi dari tergugat IV (Gubernur Sumatera Utara).

Tuntutan kedua tentang penyediaan pusat informasi terpadu penanganan bencana, bahwa tergugat V telah menyediakan pusat layanan informasi untuk penanganan bencana di bawah Dinas Kominfo Kabupaten Karo dan akan mensosialisasikan pusat informasi tersebut dalam Tahun Anggaran 2019.

"Tergugat V dan VI akan membuka akses seluas-luasnya kepada penggugat mengenai rencana-rencana tindakan pelaksanaan dalam pemenuhan kesepakatan," kata Manambus, Rabu (27/2/2019) di kantor Bakumsu.

Tuntutan ketiga, lanjut dia, tentang status administrasi desa (relokasi tahap 1 Desa Siosar) akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan desa akan dilakukan melalui peraturan daerah setelah ada usulan dari desa yang bersangkutan berdasarkan keputusan menteri tentang pembentukan desa.

Ranperda tentang pembentukan desa ini akan menjadi skala prioritas tergugat V dan VI dalam Propemperda 2019.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X