Gubernur Bengkulu Diperintahkan Jokowi Selesaikan Konflik Agraria

Kompas.com - 27/02/2019, 11:49 WIB
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah berbincang dengan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Jakarta, Selasa (26/2/2019). DOK.Media Center Pemprov BengkuluGubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah berbincang dengan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

BENGKULU, KOMPAS.COM - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk segera menyelesaikan persoalan konflik agraria di Bengkulu.

Instruksi Jokowi, kata Rohidin disampaikan dalam rapat terbatas antara Presiden dengan sejumlah gubernur, serta para menteri di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

"Jadi ada desa atau perkampungan yang letaknya di kawasan hutan lindung maupun di wilayah HGU perusahaan. Ini menjadi persoalan, dan instruksi Presiden, harus segera diselesaikan," kata Rohidin melalui rilis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Penyelesaian Tol Medan-Binjai Seksi I Terhambat Sengketa Lahan

Rohidin mengatakan, Jokowi mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan tersebut.

Rohidin mengatakan, ada dua usulan yang disampaikan kepada Jokowi dalam rapat terbatas tersebut, khususnya terkait dengan status kawasan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu yang dapat disetujui untuk disampaikan ke Kemenko Perekonomian maupun ke Kementerian ATR/BPN.

Pertama, ada kampung atau pemukiman masyarakat yang berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, maka kawasan itu harus dilepas.

“Artinya perusahaan harus mau melepas jika terdapat pemukiman masyarakat yang berada dalam kawasan HGU yang dimiliki perusahaan tersebut,” sebut Rohidin.

Baca juga: Jokowi: Seram yang Namanya Sengketa Tanah Itu...

Kedua, terhadap desa yang definitif atau kecamatan yang sudah definitif seperti Padang Bano, Kabupaten Lebong dan sekitarnya atau suatu desa yang telah memiliki sarana dan prasarana umum atau fasilitas sosial seperti masjid, pemakaman umum, gedung sekolah yang berada di kawasan hutan lindung dapat diusulkan juga untuk dilepas melalui kementerian Kehutanan RI.

“Dua hal itu yang kita usulkan dan Provinsi Bengkulu sudah mendapat prioritas untuk hal itu dan pak presiden minta hal itu, segera diselesaikan,” ungkapnya.

Rohidin mengatakan, untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemprov Bengkulu akan melakukan rapat bersama bupati dan wali kota. Rohidin akan meminta kepada bupati dan walikota untuk mengusulkan wilayah mana saja yang masuk dalam HGU perusahaan atau hutan lindung dengan disertai data dan peta.

“Jadi HGU-nya mana, kampungnya dimana, jumlah kepala keluarganya berapa, luas wilayahnya berapa. Sampaikan surat itu ke gubernur, baru setelah itu nanti melalui Bappeda dan Biro Pembangunan dijadikan satu surat untuk kita sampaikan ke kementerian dan lembaga,” ujarnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bayi Nadine Akhirnya Meninggal, Keluarga Berterima Kasih untuk Pembaca Kompas.com

Bayi Nadine Akhirnya Meninggal, Keluarga Berterima Kasih untuk Pembaca Kompas.com

Regional
Jelang Muktamar, Waketum PPP: Kami Berupaya Keluar dari Krisis di Pemilu 2019

Jelang Muktamar, Waketum PPP: Kami Berupaya Keluar dari Krisis di Pemilu 2019

Regional
Libur Panjang, Pengunjung 'Rest Area' Tol Trans Jateng Wajib Ikut Test Cepat

Libur Panjang, Pengunjung "Rest Area" Tol Trans Jateng Wajib Ikut Test Cepat

Regional
Gempa M 5,7 Guncang Bolaang Mongondow Selatan Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,7 Guncang Bolaang Mongondow Selatan Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Mayat dengan Tangan Terikat Ditemukan di TPA Punggur Batam

Mayat dengan Tangan Terikat Ditemukan di TPA Punggur Batam

Regional
Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, Ini Kata Gugus Tugas

Digugat IRT yang Tak Terima Dinyatakan Positif Covid-19, Ini Kata Gugus Tugas

Regional
Hidup Berdampingan dengan Bencana di Lereng Gunung Merapi

Hidup Berdampingan dengan Bencana di Lereng Gunung Merapi

Regional
Terjadi Kepadatan di Tol Japek, Contra Flow Mulai dari Kilometer 47 sampai 61

Terjadi Kepadatan di Tol Japek, Contra Flow Mulai dari Kilometer 47 sampai 61

Regional
Curi Relief di Makam Tionghoa dan Dijual Rp 400.000 Per Potong, 4 Warga Kediri Ditangkap Polisi

Curi Relief di Makam Tionghoa dan Dijual Rp 400.000 Per Potong, 4 Warga Kediri Ditangkap Polisi

Regional
AWK, Anggota DPD Didemo karena Dianggap Lecehkan Kepercayaan Warga Bali

AWK, Anggota DPD Didemo karena Dianggap Lecehkan Kepercayaan Warga Bali

Regional
Ini Penampakan RS Karantina Covid-19 yang Sedang Dibangun di Bangka

Ini Penampakan RS Karantina Covid-19 yang Sedang Dibangun di Bangka

Regional
Langgar Aturan Kampanye, Ribuan Spanduk dan Baliho di Kabupaten Semarang Dicopot

Langgar Aturan Kampanye, Ribuan Spanduk dan Baliho di Kabupaten Semarang Dicopot

Regional
Perampok Bersenjata Ini Gunakan Emas Hasil Rampasan untuk Investasi

Perampok Bersenjata Ini Gunakan Emas Hasil Rampasan untuk Investasi

Regional
Sandiaga Uno dan Khofifah Digadang-gadang Jadi Ketum PPP, Waketum: Ikhtiar Membesarkan Partai

Sandiaga Uno dan Khofifah Digadang-gadang Jadi Ketum PPP, Waketum: Ikhtiar Membesarkan Partai

Regional
Merasa Dikucilkan Saat Dinyatakan Positif Covid-19, Seorang Ibu Gugat RS dan Gugus Tugas, Ini Ceritanya

Merasa Dikucilkan Saat Dinyatakan Positif Covid-19, Seorang Ibu Gugat RS dan Gugus Tugas, Ini Ceritanya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X