Dedi Mulyadi: Kebijakan Jokowi soal Tanah untuk Rakyat Harus Dilanjutkan

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah harus didorong dan dilanjutkan.

Dedi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat tanah untuk rakyat adalah bagian dari spirit kerakyatan.

Menurutnya, spirit itu harus didorong bukan hanya saat pilpres, tetapi juga pada kepemimpinan periode kedua. Dedi meyakini Jokowi akan terpilih lagi pada Pilpres 2019 ini.

"Semangat Pak Jokowi sebagai representasi kepemimpinan kaum jelata. Selama ini Pak Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat kepada rakyat adalah sikap ksatria kenegarawanan yang harus kita dukung," tandas Dedi kepada Kompas.com via sambungan ponsel, Senin (25/2/2019),

"Dan, wacana itu jangan hanya berhenti pada saat pilpres, tetapi pada periode kedua kepimpinannya nanti, karena saya meyakini dia terpilih, harus terus didorong agar rakyat memiliki hak atas tanah secara seimbang dan berkeadilan, tidak terjadi penumpukan kepemilikan tanah pada segelintir orang," tutur ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Tanah adat

Dedi mengatakan, tanah adat dan tanah kaum tradisional di seluruh Indonesia juga harus dilindungi. Jangan sampai ada lagi penyerobotan dan pengambilan hak adat yang itu sudah bagian dari tradisi. Sebab, baik kaum adat, alam dan hutan adalah rumah mereka yang sesungguhnya.

"Terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak tanah adat. di Jabar juga ada, misalnya orang baduy dan komunitas tradisional lainnya. Cukup banyak. Mereka harus mendapat perlindungan secara utuh. Sebab, kehidupan mereka bisa jadi terancam karena semakin dipersempit ruang lingkup hutan mereka," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Tanah adat, kata Dedi, harus dilindungi karena dari aspek keindonesiaan dan kenusantaraan, mereka jauh lebih dulu menguasai tempat itu dibanding mereka para pendatang.

"Namun problemnya mereka tidak memiliki sertifikat atau bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Sebab, mereka memahami tanah itu dari spirit budaya, bukan sertifikat," katanya.