Jokowi: THR Ya Diberikan Menjelang Hari Raya...

Kompas.com - 23/02/2019, 09:05 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 di Cibinong, Bogor, Jumat (22/2/2019). Pemerintah memberikan bantuan sosial PKH kepada 133.312 keluarga dan BPNT kepada 189.990 keluarga senilai Rp185,5 miliar untuk penerima di wilayah Bogor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 di Cibinong, Bogor, Jumat (22/2/2019). Pemerintah memberikan bantuan sosial PKH kepada 133.312 keluarga dan BPNT kepada 189.990 keluarga senilai Rp185,5 miliar untuk penerima di wilayah Bogor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

CIBINONG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) diberikan menjelang Idul Fitri dan bukan dipercepat sebelum pemilihan presiden (pilpres).

Hal ini ditegaskannya setelah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik kebijakan pemberian yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mencairkan THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS sebelum Pilpres 2019, yaitu 17 April 2019, padahal Idul Fitri masih pada 5-6 Juni 2019.

"Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan hari raya, ya biasanya mendekati hari raya. Tanyakan (waktunya) pada Kemenkeu," kata Jokowi di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Jawa Barat, Jumat (22/2/2019).

"Wah (waktu pencairan) tanyakan Kemenkeu. Kalau namanya THR, tunjangan hari raya, kalau Maret namanya tunjangan bulan Maret dong. Tunjangan hari raya ya mendekati hari raya. Tanyakan Kemenkeu. Saya belum tahu," ujar Presiden lagi.

Baca juga: Presiden Jokowi Janji Gaji Ke-13 dan THR Dilanjutkan 2019

Dalam surat keterangan yang sempat beredar luas, peraturan pemerintah (PP) menyatakan THR dan gaji ke-13 dibayarkan sebelum Pilpres 2019.

Dalam surat yang ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disebutkan, PP diharapkan ditetapkan sebelum pemilihan presiden.

Komponen THR tahun lalu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jenis komponen yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2018 itu lebih banyak dari 2017 yang hanya terdiri dari gaji pokok.

Sementara itu, pemerintah pusat mengalokasikan belanja pegawai untuk pos belanja Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 224,41 triliun. Kemudian, untuk belanja pegawai di pos belanja non-K/L sebesar Rp 157,15 triliun.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya


Close Ads X