Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2019, 19:54 WIB

KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar program keluarga harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah perlu dievaluasi, terutama terkait syarat calon penerimanya.

Dedi mengatakan, perokok, pemilik ponsel pintar dan motor kredit tidak boleh menerima dana PKH.

"Syarat penerima harus diubah. Yang tidak merokok, tidak menggunakan ponsel Android, tidak ngredit motor, hingga tidak terikat bank keliling, agar (bantuan PKH) tepat sasaran. Jangan sampai duit PKH dipakai bayar kredit motor, dipakai buat tukang renten (rentenir)," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (22/2/2019).

Menurut Dedi, dari total penerima dana bantuan PKH di Jabar yang mencapai sekitar 1,7 juta keluarga, masih ditemukan adanya penerima yang tidak layak menerima dana bantuan tersebut.

Oleh karenanya, diperlukan evaluasi yang melibatkan aparat kewilayahan sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.

Baca juga: Maluku Dapat Jatah Rp 207,8 Miliar untuk Alokasi Dana PKH dan BPNT

Bahkan, Dedi pun mengusulkan agar dibuat aturan tegas bagi keluarga yang sebenarnya tak layak mendapatkan dana bantuan PKH. Aturan tegas tersebut berupa denda berlipat jika yang bersangkutan tetap memaksakan diri menerima dana bantuan PKH.

"Dibuat regulasi. Ketika ada orang berkemampuan, tetapi dia salah input data di BPS (Badan Pusat Statistik), akhirnya menerima dana PKH, dia harus mengembalikan 1.000 kali lipat," tegas mantan bupati Purwakarta ini.

Dedi juga mengimbau agar aparat kewilayahan, termasuk aparat Bhabinkamtibmas untuk berani bertindak tegas kepada warganya yang tak layak menerima dana PKH, tapi masih tetap memaksakan diri menerima.

"Kepala desa harus berani tempel stiker (bertuliskan) keluarga ini tidak layak menerima dana PKH. Bhabinkamtibmas juga harus mengecek, itu kan salah satu fungsinya juga, mengecek seluruh program bantuan agar tepat sasaran," tegasnya.

Dedi yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) Jabar ini menilai, masih adanya keluarga yang tak layak mendapatkan dana bantuan PKH menjadi masalah bagi pemerintah.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

Regional
Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Regional
Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Regional
Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Regional
JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

Regional
Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Regional
Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Regional
Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Regional
Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Regional
BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Regional
Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Regional
Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Regional
Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.