Kompas.com - 22/02/2019, 19:54 WIB
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma?ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma?ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi .

KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar program keluarga harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah perlu dievaluasi, terutama terkait syarat calon penerimanya.

Dedi mengatakan, perokok, pemilik ponsel pintar dan motor kredit tidak boleh menerima dana PKH.

"Syarat penerima harus diubah. Yang tidak merokok, tidak menggunakan ponsel Android, tidak ngredit motor, hingga tidak terikat bank keliling, agar (bantuan PKH) tepat sasaran. Jangan sampai duit PKH dipakai bayar kredit motor, dipakai buat tukang renten (rentenir)," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (22/2/2019).

Menurut Dedi, dari total penerima dana bantuan PKH di Jabar yang mencapai sekitar 1,7 juta keluarga, masih ditemukan adanya penerima yang tidak layak menerima dana bantuan tersebut.

Oleh karenanya, diperlukan evaluasi yang melibatkan aparat kewilayahan sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.

Baca juga: Maluku Dapat Jatah Rp 207,8 Miliar untuk Alokasi Dana PKH dan BPNT

Bahkan, Dedi pun mengusulkan agar dibuat aturan tegas bagi keluarga yang sebenarnya tak layak mendapatkan dana bantuan PKH. Aturan tegas tersebut berupa denda berlipat jika yang bersangkutan tetap memaksakan diri menerima dana bantuan PKH.

"Dibuat regulasi. Ketika ada orang berkemampuan, tetapi dia salah input data di BPS (Badan Pusat Statistik), akhirnya menerima dana PKH, dia harus mengembalikan 1.000 kali lipat," tegas mantan bupati Purwakarta ini.

Dedi juga mengimbau agar aparat kewilayahan, termasuk aparat Bhabinkamtibmas untuk berani bertindak tegas kepada warganya yang tak layak menerima dana PKH, tapi masih tetap memaksakan diri menerima.

"Kepala desa harus berani tempel stiker (bertuliskan) keluarga ini tidak layak menerima dana PKH. Bhabinkamtibmas juga harus mengecek, itu kan salah satu fungsinya juga, mengecek seluruh program bantuan agar tepat sasaran," tegasnya.

Dedi yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) Jabar ini menilai, masih adanya keluarga yang tak layak mendapatkan dana bantuan PKH menjadi masalah bagi pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.