Pemprov Jatim Siap Bantu Bangun Transportasi Massal KA di Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Fattah Jasin mendukung pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk pengembangan transportasi massal di wilayah Regional Surabaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut Fattah, salah satunya akan mendukung dari sisi perizinan.

Ia menyebut, permasalahan perizinan dan ketidakpaduan antara daerah satu dengan daerah lain akan diselesaikan atau menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Ya, kita harus duduk bersama untuk melihat sebuah tatanan transportasi wilayah dan tatanan transportasi nasional jadi kewenangan kebijakan pusat, regional, dan lokal," ucap Fattah kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (22/2/2019).

Fattah menegaskan, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi massal di wilayah regional Surabaya.

Sebab, di Surabaya belum ada konsep transportasi massal kereta api. Apabila hal itu terwujud, kata Fattah, maka akan mempermudah arus pengiriman barang dan jasa.

Terlebih, daerah seperti Gresik, Lamongan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, merupakan denyut nadi atau pisat ekonomi Jawa Timur dengan pergerakan manusia mencapai hampir 10 juta orang.

"Kalau tidak ada transportasi massal, bisa dibayangkan kan? Bisa tumbuh tidak ekonominya? Bisa sejahtera tidak masyarakatnya?" tanya dia.

Baca juga: Menhub: Pengembangan Transportasi Massal di Daerah Sering Terhambat Perizinan

Sementara itu, Kasi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Ikhsandy, mengatakan, rencana strategis Kementerian Perhubungan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

"Pemprov Jatim sedang menggodok RTRW yang baru. Nanti akan disinkronkan dengan rencana kerja atau RPJM-nya Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian," kata Ikshandy kepada Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Ketika RTRW pemerintah daerah dan rencana strategis pemerintah pusat sudah sinkron, lanjut Ikhsandy, konsep pengembangan transportasi massal untuk regional Surabaya akan lebih mudah.

"Kita mulainya dari situ dulu (sinkronisasi). Masalah teknis pembangunan, begitu kita sudah sinkron, tentu rencana pengembangan transportasi massal untuk regional Surabaya akan lebih mudah dari sisi teknis," katanya.

Hibah dari Pemerintah Jerman

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemilihan jenis teknologi transportasi massal yang akan dikembangkan pada sebuah kota perlu dilakukan secara hati-hati agar sarana dan prasarana tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

"Aspek kapasitas, biaya investasi, biaya operasional dan perawatan, aspek keselamatan serta aspek ketersediaan lahan perlu menjadi perhatian utama," kata Budi Karya, Kamis (21/2/2019).

Tak hanya itu, pemilihan trase dan lokasi stasiun tidak kalah penting untuk dilakukan secara teliti demi menjamin jumlah penumpang sesuai demand yang telah direncanakan. 

"Kesalahan dalam memilih jenis teknologi serta pemilihan trase dan lokasi stasiun dapat menjadi permasalahan ketika sudah dioperasikan," kata dia.

Menurut Budi, pemerintah daerah sejak awal sudah membuat konsep rencana induk transportasi daerah yang terintegrasi dan sejalan dengan rencana induk transportasi nasional.

Dalam menyusun RTRW juga sudah menyediakan ruang untuk pembangunan transportasi publik, sehingga tidak menyulitkan ketika diimplementasikan.

Saat ini, sambung Budi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sedang menyusun dokumen perencanan pengembangan angkutan perkeretaapian regional Surabaya yang dananya bersumber dari hibah Pemerintah Jerman melalui KfW Development Bank.

"Pengembangan angkutan perkeretaapian regional Surabaya diharapkan menyediakan transportasi massal berbasis jalan rel untuk wilayah regional Surabaya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto," katanya.

Baca juga: Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta Butuh Dana Rp 605 Triliun

Karena itu, pihaknya sangat memerlukan dukungan dan kerja sama dari para kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati di wilayah regional Surabaya.

"Ini demi terwujudnya transportasi umum massal yang andal, aman dan nyaman di wilayah regional Surabaya," pungkas Budi.