Pemprov Jatim Siap Bantu Bangun Transportasi Massal KA di Surabaya

Kompas.com - 22/02/2019, 19:32 WIB
Kereta api melaju di perlintasan KA Wonokromo, Surabaya Dok. PT KAI Daop 8 SurabayaKereta api melaju di perlintasan KA Wonokromo, Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Fattah Jasin mendukung pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk pengembangan transportasi massal di wilayah Regional Surabaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut Fattah, salah satunya akan mendukung dari sisi perizinan.

Ia menyebut, permasalahan perizinan dan ketidakpaduan antara daerah satu dengan daerah lain akan diselesaikan atau menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Ya, kita harus duduk bersama untuk melihat sebuah tatanan transportasi wilayah dan tatanan transportasi nasional jadi kewenangan kebijakan pusat, regional, dan lokal," ucap Fattah kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (22/2/2019).

Fattah menegaskan, tidak ada alasan untuk tidak mendukung Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi massal di wilayah regional Surabaya.

Sebab, di Surabaya belum ada konsep transportasi massal kereta api. Apabila hal itu terwujud, kata Fattah, maka akan mempermudah arus pengiriman barang dan jasa.

Terlebih, daerah seperti Gresik, Lamongan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, merupakan denyut nadi atau pisat ekonomi Jawa Timur dengan pergerakan manusia mencapai hampir 10 juta orang.

"Kalau tidak ada transportasi massal, bisa dibayangkan kan? Bisa tumbuh tidak ekonominya? Bisa sejahtera tidak masyarakatnya?" tanya dia.

Baca juga: Menhub: Pengembangan Transportasi Massal di Daerah Sering Terhambat Perizinan

Sementara itu, Kasi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Ikhsandy, mengatakan, rencana strategis Kementerian Perhubungan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

"Pemprov Jatim sedang menggodok RTRW yang baru. Nanti akan disinkronkan dengan rencana kerja atau RPJM-nya Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian," kata Ikshandy kepada Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Ketika RTRW pemerintah daerah dan rencana strategis pemerintah pusat sudah sinkron, lanjut Ikhsandy, konsep pengembangan transportasi massal untuk regional Surabaya akan lebih mudah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X