Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih, Prabowo-Sandiaga Janji Permudah Akses Modal bagi Petani dan Nelayan

Kompas.com - 21/02/2019, 20:39 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Edhy Prabowo menuturkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para petani dan nelayan, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Salah satu caranya dengan mendirikan bank tani dan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi jika dipercaya memimpin negeri ini maka kita akan membangun bank tani dan nelayan untuk mempermudah akses permodalan. Dan itu bukan untuk infrastruktur tapi khusus para petani dan nelayan," ujar Edhy seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Kamis (21/2/2019).

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) malam.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) malam.
Menurut Edhy, saat ini pemerintah belum dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan.

Hal itu terjadi karena para petani dan nelayan sulit untuk mendapatkan akses permodalan yang baik dari pemerintah.

Baca juga: Mengapa Prabowo Tidak Menyerang Balik Jokowi?

Di sisi lain, banyak petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan dan sebagian besar dari mereka menjadi buruh tani yang mengelola lahan pertanian milik orang lain.

Sementara program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai belum bisa menjawab permasalahan para petani terkait akses permodalan.

"Terutama dari sektor keuangan atau sektor kredit yang katanya mudah bagi petani, katanya ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tidak perlu ada agunan, tapi nyatanya tidak bisa menjawab juga permasalahan para petani untuk akses permodalan," kata Edhy.

Baca juga: Budiman: Kalau Data Jokowi Salah, Kenapa Prabowo Enggak Bantah di Panggung?

Ketua Komisi IV DPR itu pun menegaskan bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada para petani dan nelayan.

"Negara harus hadir dalam menjaga keberpihakannya kepada yang lemah dalam hal ini adalah para pelaku usaha pertanian di sektor yang paling kecil. Karena para petani kita itu tidak semuanya memiliki lahan," tutur dia.

Kompas TV Hingga saat ini, Bawaslu telah menerima dua laporan dan masih mendalami dugaan serangan pribadi Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo, terhadap Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, terkait kepemilikan ratusan hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Bawaslu masih akan memeriksa saksi pelapor dan memastikan kelengkapan formilnya untuk menentukan apakah diperlukan pemanggilan terhadap terlapor. Meski demikian, menurut Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo,secara tegas menyebutkan kalau tidak ada pasal yang mengatur tentang serangan pribadi dalam peraturan perundang-undangan mengenai kampanye.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com