Seorang Nelayan Wakatobi Disandera Kelompok Abu Sayyaf

KENDARI, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan bahwa seorang nelayan asal kabupaten  Wakatobi bernama Hariadin disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt mengatakan, penyanderaan itu terjadi sejak Desember 2018 lalu.

Harry mengatakan, kepastian itu didapatkan setelah pihaknya mengecek kartu keluarga Hariadin. Nelayan itu diketahui lahir di Ambeua, Kecamatan Kaledupa pada 5 Agustus 1973. Hariadin bekerja sebagai petani.

Hariadin beralamat di Dusun La Bantea, Desa Kalimas, Kacamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

Baca juga: Diincar Militer Filipina, Lima Anggota Abu Sayyaf Menyerahkan Diri

Harry menjelaskan, Hariadin bersama keluarganya telah merantau dan bekerja di Malaysia sejak tahun 2012. Ia pun masih terdaftar sebagai warga Dusun La Bantea, sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga (KK) miliknya yang dikeluarkan pada 16 Januari 2018.

"Dalam KK itu, Hariadin tercatat memiliki seorang istri dan tiga anak laki-laki," ujar Harry melalui pesan Whatsapp, Kamis (21/2/2019).

Harry mengatakan, berdasarkan Informasi dari keluarganya di Kaledupa, pada Kamis (6/8/2018), Hariadin bersama Heri alias Eri, disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Sandakan, Malaysia.

Pihak Maritim Malaysia mendapat informasi kejadian penangkapan tersebut dan langsung melakukan pencarian. Namun, yang ditemukan hanya kapal yang digunakan Hariadin sudah tanpa awak.

Pada Sabtu (8/8/2018) pagi, Hariadin menghubungi istrinya melalui sambungan telepon dan mengabarkan bahwa mereka telah disandera oleh kelompok bersenjata.

Baca juga: Dibebaskan, WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf di Filipina

Secara terpisah Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengaku baru mengetahui bahwa ada warga Wakatobi yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina. Ia justru mengetahui kabar itu saat ditanyai awak media

“Saya belum tahu, justru saya baru tahu dari kalian ini,” kata Ali Mazi.

Ali mengatakan, pihaknya akan berupaya membebaskan warganya. Tetapi karena kejadian ini sudah antar negara dan merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka dia akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kita coba lakukan langkah-langkah dulu, karena kan sudah pernah terjadi juga beberapa tahun lalu. Pemerintah juga bertangung jawab. Insya Allah pemerintah akan membantu dan melindungi masyarakatnya,” ujarnya.