Jika Merapi Erupsi, Kendaraan Dinas Pemkab Magelang Disiapkan untuk Evakuasi

MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, akan mempersiapkan seluruh kendaraan dinas untuk proses evakuasi warga jika terjadi erupsi Gunung Merapi.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Djoko Tjahjono mengatakan, transportasi menjadi salah satu bagian terpenting jika terjadi bencana.

"Saat ini kami masih konsentrasi terkait kendaraan transportasi yang nantinya akan digunakan mengevakuasi warga untuk mengungsi ke penampungan sementara jika erjadi erupsi," ujar Djoko, ditemui Rabu (20/2/2019).

Pihaknya akan mengirimkan surat kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang guna mendata kendaraan dinas yang bisa dipakai untuk evakuasi.

Baca juga: Pemkab Magelang Siap Tampung Pengungsi dari Boyolali jika Merapi Erupsi

"Kami akan membuat surat untuk seluruh OPD, agar memberikan data kendaraan dinas yang ada. Kendaraan dinas bisa dipakai saat ada kejadian luar biasa. Maka dari itu, apabila (kepala OPD) diminta ntuk menyerahkan kendaraannya ya jangan menolak," kata Djoko.

Selain kendaraan dinas, imbuhnya, transportasi utama yang akan dipakai dalam evakuasi adalah kendaraan milik TNI dan Polri. Pihaknya juga tengah mempersiapkan rambu-rambu di sepanjang jalur evakuasi.

Seperti diketahui, gunung Merapi di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan DIY beberapa waktu terakhir mengalami peningatan aktivitas vulkanik. Otoritas setempat telah menetapkan status gunung ini dari aktif normal menjadi waspada level II.

Baca juga: BPBD Klaten Pantau dan Kumpulkan Laporan Perkembangan Gunung Merapi

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Magelang Edy Susanto menyatakan bahwa terus memberikan sosialisasi tentang kondisi Merapi terkini, termasuk mitigasi bencana, bagi masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Kawasan ini ini meliputi 19 desa di Kabupaten Magelang.

"Target utama yang akan dilakukan adalah menuju 'Zero Korban' (0 korban jiwa) jika benar-benar terjadi erupsi Merapi," ujar Edy.

Untuk mewujudkan zero korban, lanjut Edi, maka pihaknya akan melakukan sejumlah langkah-langkah strategis, antara lain, membentuk posko utama sebagai fungsi managemen dan koordinasi penanggulangan bencana, baik bagi pemerintah dan dunia usaha.

"Poin pertama ini, kita bagi menjadi tiga fungsi yakni fungsi pelaksana, fungsi koordinasi, dan fungsi komando. Ketiga fungsi ini akan berjalan beriringan sesuai kondisi di lapangan," jelas Edy.

Baca juga: Aktvitas Merapi Tak Ganggu Masyarakat dan Kunjungan Wisatawan