Kagetnya Menteri Hanif saat Diminta Jokowi Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri memuji komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Salah satunya dengan didirikannya Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di pondok pesantren.

Hanif mengatakan, tahun 2017 lalu kementeriannya merintis 50 BLK Komunitas di 50 pondok pesantren. Tahun 2018 meningkat menjadi 70 BLK Komunitas.

Rupanya, Presiden Jokowi memonitor program kementeriannya tersebut. Presiden meminta agar didirikan minimal 1.000 BLK Komunitas di tahun 2019 ini.

"Waktu kami merintis 50 BLK lalu 70 BLK dan tahun ini meloncat jadi 1.000 BLK. Saya sejujurnya sampai kaget, karena saking senangnya melihat komitmen Presiden ini," ujar Hanif ketika acara kerjasama Kementerian Tenaga Kerja dengan BLK Komunitas di Hotel Gran Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Jokowi: 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas Akan Dibangun Tahun Ini

Bahkan, Presiden meminta Kemenaker untuk mendirikan minimal 3.000 BLK Komunitas di 2020 dan setiap tahun berikutnya.

Hanif menilai, Presiden benar-benar memahami kondisi riil pondok pesantren saat ini. Dahulu, orang yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren biasanya agar biaya pendidikannya bisa murah. Bahkan gratis.

Konsekuensinya, santri membantu aktivitas ekonomi kiai. Apabila kiai berdagang, maka santri pun membantunya berdagang. Apabila kiai bercocok tanam, maka santrinya pun akan dibekali kemampuan tersebut.

"Tapi, setelah pondok pesantren mengadopsi sistem iuran bulanan, santri hanya belajar mengaji, ilmu agama saja. Hard skill kurang. Makanya BLK Komunitas pesantren ini adalah program untuk melengkapi pendidikan dengan tambahan hard skill santri," ujar Hanif.

Baca juga: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kemnaker Terapkan Program 3-R BLK

Misalnya, otomotif, perikanan, informasi teknologi, menjahit, industri kreatif dan kemampuan bahasa.

Kementeriannya akan memberikan fasilitas, berupa gedung, peralatan sesuai dengan keahlian, beserta instrukturnya.

"Selama 2 tahun akan kami fasilitasi dan kami dampingi sampai menuju ke industri," ujar Hanif.

Oleh sebab itu, Hanif meminta masyarakat membuka mata terhadap kinerja pemerintah saat ini.

"Dalam kaedah ushul fiqih disebutkan, ini mohon kiai meralat jika ada yang keliru, tidak boleh meninggalkan yang sudah jelas demi memburu yang tidak jelas. Tidak boleh meninggalkan yang sudah nyata untuk memburu yang masih di angan-angan," kata Hanif.

Mendengar pernyataan Hanif, para pengurus pondok pesantren yang hadir tertawa dan bertepuk tangan.