Kesadaran Anggota DPRD Laporkan LHKPN Masih Rendah

Kompas.com - 20/02/2019, 07:12 WIB
Ilustrasi uang pixelheadphotoIlustrasi uang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Rendahnya laporan harta kekayaan penyelenggara Negara ( LHKPN) kepada anggota DPRD Gunungkidul, Yogyakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berencana menggelar sosialisasi kepada anggota Dewan pada hari Kamis (21/2/2019).

Sekretaris DPRD Gunungkidul Agus Hartadi mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan KPK, diketahui hasil koordinasi ini diketahui tingkat kepatuhan dewan di DIY beberapa diantaranya termasuk Gunungkidul masih rendah terkait LHKPN.

"Pejabat negara yang mempunyai data. Di beberapa kabupaten termasuk Gunungkidul kurang antusias membuat LHKPN, sehingga ada apa. Sehingga kami memfasilitasi untuk sosialisasi,"kata Agus saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (19/2/2019).

"Besok Kamis (21/2/2019), kami undang KPK untuk melakukan sosialisasi, tidak hanya diikuti anggota Dewan namun juga pejabat struktural di sekretariat dewan,"ucapnya.


Baca juga: Gunungkidul Kini Punya Desa Wisata Edukasi Lidah Buaya

Pihaknya tidak mengetahui mengapa rendahnya LHKPN sehingga membutuhkan dilakukan sosialisasi. Menurut dia tidak melaporkan yaitu kemungkinan kesadaran melaporkan masih kurang dan juga para dewan tidak tahu dalam proses pengisian laporan.

"Nanti akan disosialisasikan terkait bagaimana pengisian. Nantinya untuk melaporkan tanggung jawab masing-masing pribadi," katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengakui masih sedikit anggota dewan yang mengurus LHKPN.

Harapannya dengan adanya sosialisasi kesadaran anggota dewan makin meningkat dan semangat dalam mengurus LHKPN.

Baca juga: Sejumlah Obyek Wisata di Gunungkidul Akan Punya Wifi Gratis

Disinggung mengenai jumlah dewan melaporkan LHKPN ia tidak dapat menyebutkan secara pasti. Ia menilai masih banyak yang belum melaporkan.

"Kalau saya semenjak dilantik menjadi anggota DPRD tahun 2014 melakukan sebanyak 2 kali. Seharusnya pelaporan dilakukan satu tahun sekali," ucapnya.

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan LHKPN menjadi syarat wajib untuk penetapan calon terpilih.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencemaran di Sungai Avur, Jombang, Diduga dari Pabrik Kertas

Pencemaran di Sungai Avur, Jombang, Diduga dari Pabrik Kertas

Regional
Petugas Masih Berupaya Evakuasi Kereta Api yang Terguling di Blora

Petugas Masih Berupaya Evakuasi Kereta Api yang Terguling di Blora

Regional
Aniaya PSK karena Tak Mau Bayar Usai Berkencan, Pria Ini Kabur Sambil Telanjang

Aniaya PSK karena Tak Mau Bayar Usai Berkencan, Pria Ini Kabur Sambil Telanjang

Regional
Pemkot Surabaya Cairkan Anggaran Pilkada Tahap Pertama Sebesar Rp 1 Miliar

Pemkot Surabaya Cairkan Anggaran Pilkada Tahap Pertama Sebesar Rp 1 Miliar

Regional
Kisah Kakak Beradik 18 Tahun Alami Kulit Melepuh jika Kena Matahari, Sempat Minta Dibunuh

Kisah Kakak Beradik 18 Tahun Alami Kulit Melepuh jika Kena Matahari, Sempat Minta Dibunuh

Regional
Menristek Tantang ITB Rancang Transportasi Kota Bandung Berbasis Kereta

Menristek Tantang ITB Rancang Transportasi Kota Bandung Berbasis Kereta

Regional
Proyek PLTA Jatigede Capai 73 Persen, September 2020 Siap Beroperasi

Proyek PLTA Jatigede Capai 73 Persen, September 2020 Siap Beroperasi

Regional
Oknum Guru SMP Pendamping Olimpiade Sains yang Cabuli Siswinya di Hotel Berstatus Honorer

Oknum Guru SMP Pendamping Olimpiade Sains yang Cabuli Siswinya di Hotel Berstatus Honorer

Regional
Kasus Bayi Penderita Hydrocephalus, RSUD dr Soetomo Fokus Perbaiki Status Gizinya

Kasus Bayi Penderita Hydrocephalus, RSUD dr Soetomo Fokus Perbaiki Status Gizinya

Regional
Ini Alasan Jaksa KPK Tuntut Mantan Kepala Imigrasi Mataram 7 Tahun Penjara

Ini Alasan Jaksa KPK Tuntut Mantan Kepala Imigrasi Mataram 7 Tahun Penjara

Regional
Mau Bertarung di Pilkada Sumbar, Dibutuhkan 'Isi Tas' Minimal Rp 30 Miliar

Mau Bertarung di Pilkada Sumbar, Dibutuhkan "Isi Tas" Minimal Rp 30 Miliar

Regional
Antisipasi Telur Mengandung Dioksin, Pengusaha Tahu di Sidoarjo Mulai Tinggalkan Bahan Bakar Plastik

Antisipasi Telur Mengandung Dioksin, Pengusaha Tahu di Sidoarjo Mulai Tinggalkan Bahan Bakar Plastik

Regional
Kronologi Bus yang Bawa Siswa SMA Terlibat Tabrakan Beruntun

Kronologi Bus yang Bawa Siswa SMA Terlibat Tabrakan Beruntun

Regional
Program Mensos: Satu Kabupaten/Kota Berdiri Dua Puskessos

Program Mensos: Satu Kabupaten/Kota Berdiri Dua Puskessos

Regional
Festival Mlaku Mlaku Nang Tunjungan Surabaya, Suguhkan Aneka Kuliner dari 240 UMKM

Festival Mlaku Mlaku Nang Tunjungan Surabaya, Suguhkan Aneka Kuliner dari 240 UMKM

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X