Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akar Masalah Kesejahteraan Petani Belum Jadi Perhatian Capres Saat Debat

Kompas.com - 18/02/2019, 15:04 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah menilai, akar persoalan terkait pangan dan kesejahteraan petani belum menjadi perhatian kandidat calon presiden dalam debat kedua Pilpres 2019.

Hairansyah mengatakan, baik capres nomor urut 01 Joko Widodo maupun capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak mengangkat masalah ketimpangan penguasaan lahan.

Menurut dia, para petani saat ini rata-rata hanya memiliki lahan pertanian seluas 0,5 hektar.

"Keduanya belum menyentuh akar persoalan yaitu ketimpangan penguasaan lahan bagi para petani yang rata-rata hanya memiliki 0,5 hektar," ujar Hairansyah melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2019).

Baca juga: KPU Pastikan Kedua Capres Tak Pakai Alat Bantu Komunikasi Selama Debat

Ia menilai, saat debat, kedua capres baru mencerminkan pada aspek ketersediaan perlindungan terhadap petani.

Jokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan terhadap perlindungan petani dengan kebutuhan daya beli masyarakat.

Sehingga kebijakan impor dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan stok, menjaga distribusi, dan stabilisasi harga.

Baca juga: Debat Kedua, Indonesia Jadi Kata Terbanyak yang Diucapkan Jokowi dan Prabowo

Sementara, Prabowo menekankan pentingnya proteksi bagi petani. Dengan adanya kelebihan produksi dan stok beras, pemerintah dinilai perlu melakukan penghematan.

Prabowo juga berpendapat, seharusnya pemerintah tidak melakukan impor menjelang panen dan memberikan subsidi bagi petani dalam bentuk benih serta pupuk.

"Dalam aspek pangan, Komnas HAM menilai kedua pasangan baru mencerminkan pada aspek ketersediaan dan proteksi terhadap petani, meskipun terdapat strategi berbeda terhadap kebijakan impor pangan," kata Hairansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com