Sebut Kasus Adik Wagub Sumut Adalah Kriminalisasi, Ketua KNPI Diperiksa

Tuding kriminalisasi

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (1/2/2019), Sugiat mewanti-wanti jangan sampai ada kriminalisasi kepada keluarga Anif Shah menjelang pilpres karena akan memicu reaksi di masyarakat.

Menurutnya, keluarga Anif dikenal sebagai pengusaha pribumi yang sudah banyak membantu masyarakat, mulai dari pembangunan di bidang pendidikan, masjid, madrasah, pesantren, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Sejak 19 tahun lalu, keluarga ini juga konsisten melaksanakan program bersih masjid di hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kasus ini mencuat saat Polda Sumut menerima laporan dan informasi dari masyarakat pada akhir 2018 lalu bahwa PT Alam diduga telah mengubah fungsi kawasan hutan dari hutan lindung menjadi perkebunan sawit seluas 366 hektar di Kecamatan Seilepan, Brandan Barat, dan Besitang, semuanya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ditreskrimsus Polda Sumut melayangkan surat panggilan kepada tersangka untuk dimintai keterangannya sesuai kapasitasnya sebagai direktur PT Alam. Namun sampai dua kali pemanggilan, tersangka tetap mangkir.

Baca juga: Kasus Adik Wagub Sumut, Kapolda: Ada Keluarganya Ingin Bertemu, Tidak Saya Tanggapi

Selasa (29/1/2019) malam, tersangka dipanggil paksa dari rumahnya. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Rabu (30/1/2019), statusnya ditetapkan menjadi tersangka.

Penyidik menilai, tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukumannya delapan tahun penjara. Namun tersangka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor.