Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jokowi Nasihati CEO Bukalapak agar Lebih Hati-hati

Kompas.com - 16/02/2019, 12:34 WIB
Ihsanuddin,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menasehati CEO Bukalapak Achmad Zaky agar lebih hati-hati dalam menggunakan data di ruang publik. Nasehat ini disampaikan Jokowi saat bertemu Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

"Jadi Beliau (Presiden) menasehati Zaky supaya lebih hati-hati," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu Zaky.

Nasehat tersebut berkaitan dengan kicauan Zaky di Twitter. Dalam twitnya, Zaky menulis, "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Baca juga: Bertemu Jokowi, CEO Bukalapak Ahmad Zaky Minta Maaf

Teten mengatakan, Presiden menasihati Zaky karena menggunakan data lama. Padahal, anggaran untuk riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia saat ini sudah jauh lebih meningkat.

"Walaupun beliau (Presiden) sepakat dengan substansi yang diangkat Zaky soal R&D (research and development), tapi juga memang Zaky keliru dari data yang dipakai," kata Teten.

Teten menegaskan, walau menasehati Zaky, Presiden Jokowi tidak marah. Presiden justru akan menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak uninstall aplikasi Bukalapak.

Hal itu untuk menanggapi reaksi para pendukung Jokowi yang marah dengan kicauan Zaky.

"Beliau (Presiden) pahamlah. Ini kan Zaky masih anak muda, mungkin ada khilaf, kesalahan. Tapi kan ini Presiden melihat Zaky orang baik," kata Teten.

Dalam pertemuan tersebut, Zaky menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi atas kicauannya. Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, merupakan data lama. Data itu dia dapat dari Wikipedia.

"Saya belum dapat data update terbaru. Tapi saya pikir semangatnya. Tolong teman wartawan diambil semangatnya," kata dia.

Baca juga: Menilik Twit CEO Bukalapak, Begini Wajah Dunia Penelitian Indonesia

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa hal itu bisa merujuk kepada siapapun pemenang pilpres 2019, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com