Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo: Posisi Energi Indonesia Sudah ICU, Krisis!

Kompas.com - 15/02/2019, 23:58 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirgo Purbo, menyatakan Indonesia saat ini tengah mengalami krisis energi. Sebab, kebutuhan minyak dalam negeri saat ini lebih banyak ditutupi lewat impor.

Ia menjelaskan, kebutuhan minyak dalam negeri 1,3 juta barel per hari di tahun 2017 dan naik menjadi 1,7 juta di tahun 2018. Namun, produksi minyak Indonesia hanya 750.000 barel per hari.

"Posisi energi Indonesia sekarang sudah dalam kondisi yang sudah di ICU. Krisis, kenapa? Produksi minyak kita 750.000 barel per hari, sisanya ditutupi impor," kata Sudirgo dalam diskusi di Media Centre Prabowo-Sandi di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Sudirgo mengatakan, perkara energi adalah perkara kedaulatan suatu bangsa. Menurut dia, ketergantungan energi yang dialami Indonesia terhadap negara lain seperti saat ini bisa mengancam kedaulatan. Selain itu, impor energi ini juga menguras anggaran negara.

Baca juga: Kapitalisasi Industri Migas Kalah dengan Industri Media Sosial

Oleh karena itu, perlu dicari cara agar Indonesia tidak terus-terusan bergantung pada impor minyak.

"Salah satu komitmen Prabowo-Sandi jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden adalah mengurangi impor minyak dengan cara meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan," kata Sudirgo.

Sudirgo mengatakan, sebagai negeri agraris yang dilewati garis khatulistiwa, Indonesia memiliki modal untuk membangun industri energi terbarukan berbasis tumbuhan, matahari dan angin.

"Prabowo-Sandi menawarkan optimisme dengan solusi yang inovatif dari pengembangan energi terbarukan. Indonesia memiliki banyak potensi, kini tinggal optimalisasinya," ucap Sudirgo.

Sudirgo mengatakan, argumen mengenai impor minyak ini kemungkinan akan diangkat oleh Prabowo pada debat pilpres 2019 putaran kedua pada Minggu (17/2/2019). Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com