SORONG, KOMPAS.com - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berkomitmen menjadikan Papua Barat provinsi berkelanjutan dan pro- konservasi dengan mengakomodir 70 persen luas daratan menjadi kawasan konservasi.
Ini merupakan keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Barat, menindaklanjuti diskusi awal di Norwegia terkait komitmen perlindungan hutan dan laut.
Hal ini disampaikan Dominggus, dalam diskusi bersama delegasi Norwegia, yang dipimpin Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia Ola Elvestuen, bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Vegan Kaale, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang diwakilkan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Doktor Ruandha Sugerdirman, di Sorong, Kamis (14/2/2019).
Baca juga: Jenazah TNI Korban Penembakan KKB di Nduga Papua Diterbangkan ke Sorong
Dominggus, mengatakan berbagai upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan, dan memperkuat penataan ruang yang lebih pro lingkungan, memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting bagi masyarakat adat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi juga akan mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dimana pariwisata merupakan leading sektor bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Lanjut Dominggus, upaya lain yang dilakukan, yakni mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat ke luar Papua Barat dan perlindungan total ekosistem mangrove dan gambut Papua Barat, memberantas Illegal Logging dan penegakan hukum, serta mencegah pencemaran lingkungan dengan pembatasan dan penghapusan kemasan dan kantong plastik.
Baca juga: Wali Kota Sorong: Presiden Tak Bisa Ambil Kebijakan kalau Buta Lapangan
Meski demikian, Dominggus mengakui masih adanya kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah, diantaranya jumlah penduduk sekitar 1,1 juta orang masih menggantungkan hidupnya pada Sumber Daya Alam (SDA) dan 25 persen penduduk di Papua terkategori miskin berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia(IPM).
“Ini sangat disayangkan, di kala Papua Barat memiliki kekayaan alam baik tanah, Hutan dan mineral yang melimpah, namun masih ada penduduk yang tergolong miskin, ditambah pembangunan infrastuktur yang belum optimal dan rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),” sebut Dominggus.
Untuk itu, Dominggus, meminta dukungan dan bantuan dari Pemerintah Kerajaan Norwegia, dalam mencapai target dan komitmen menindaklanjuti deklarasi Manokwari, diantaranya peningkatan kapasitas SDM melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis lahan dan lautan. Penyediaan dan alih teknologi bagi penggunaan energi baru dan terbarukan di wilayah terpencil dan terisolir sehingga tercipta peluang dan kesempatan nilai ekonomi bagi produk non deforestasi masyarakat.
Baca juga: Polisi Tetap Proses Hukum Kasus Pembantaian Ratusan Buaya di Sorong
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan