Fakta Pengadaan Mobil Dinas DPRD Malang, Dianggarkan Rp 5,8 Miliar hingga Pemkot Malang Angkat Tangan

KOMPAS.com - Puluhan warga Kota Malang, Jawa Timur yang tergabung dalam sebuah kelompok bernama Malang Corruption Watch (MCW) menggelar aksi protes di DPRD Malang terkait anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Malang yang mencapai Rp 5,8 miliar. 

Para peserta aksi mendesak pengadaan mobil tersebut diubah melalui mekanisme APBD Perubahan 2019.

Berikut fakta-fakta pengadaan mobil dinas yang telah dirangkum Kompas.com:

1. Anggaran Rp 5,8 miliar

Getty Images/iStockphoto/champc ilustrasi demonstrasi

Dalam daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinanDPRD Malang mencapai Rp 5,8 miliar.

Anggaran itu dinilai terlalu besar untuk mobil pimpinan. Apalagi, mobil dinas yang ada saat ini masih layak digunakan.

Sejumlah masyarakat Kota Malang bersama Malang Corruption Watch (MCW) memprotes pengadaan mobil dinas tersebut.

Mereka berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang meminta pengadaan mobil tersebut dibatalkan melalui mekanisme APBD Perubahan, Rabu (13/2/2019).

"Yang penting ini dibatalkan dulu melalui mekanisme PAK Tahun 2019. Itu bisa dibatalkan kalau anggota dewannya punya komitmen," kata Wakil Koordinator MCW Atha Nursasi.

Baca Juga: Diprotes, Anggaran Mobil Dinas Rp 5,8 Miliar DPRD Kota Malang

2. Dianggap tidak berpihak ke masyarakat

erllre Ilustrasi miskin dan kaya

Atha mengatakan, ada berbagai sektor yang harusnya menjadi prioritas dalam politik anggaran Kota Malang, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Sektor itu malah tidak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Atha menilai, anggaran untuk sektor tersebut selama ini minim pembahasan.

Hal itu yang menyebabkan pengalokasian anggaran dalam APBD tidak bisa dikontrol langsung oleh masyarakat, termasuk pengalokasian anggaran untuk pengadaan mobil dinas.

"Secara ideal pembahasan itu harus di ruang publik. Ada partisipasi publik, tapi lagi-lagi birokrasi kayak gini mereka tertutup sehingga ada potensi kebocoran karena ada kejadian los pengawasan," katanya.

Baca Juga: Polemik Mobil Dinas DPRD Rp 5,8 M, Pemkot Malang Angkat Tangan

3. Pemkot Malang angkat tangan 

TOTO SIHONO Ilustrasi anggaran.