Kekecewaan Honorer dan Dalih Pemkab Jombang Tak Rekrut Pegawai Kontrak

Kompas.com - 13/02/2019, 21:40 WIB

Moh. Syafií,

David Oliver Purba

Tim Redaksi

Moh. Syafií

Penulis

David Oliver Purba

Editor

Lihat Foto

Puluhan tenaga honorer kategori II mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Kabupaten Jombang, Senin (11/2/2019). Honorer yang didominasi kalangan guru ini menuai kecewa karena Pemkab Jombang tidak membuka pendaftaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).(KOMPAS.com/MOH. SYAFII)

Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di DPRD Jombang, Rabu (3/10/2018) pagi.

Senen, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang, saat memberikan keterangan terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kantornya, Senin (11/2/2019).

JOMBANG, KOMPAS.com - Kekecewaan mendalam dirasakan para honorer kategori II di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terkait belum adanya kepastian perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Jombanghingga hingga Rabu (13/2/2019) belum memastikan untuk melakukan perekrutan pegawai kontrak pemerintah dari kalangan eks-honorer K2 itu. Hal ini memunculkan kekecewaan di kalangan honorer K2.

"Ya kecewa, karena ini adalah kesempatan kita (eks-honorer K2) untuk diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negera) lewat jalur PPPK," ungkap Ninik Maf Ulah, guru honorer asal Mojoagung, Kabupaten Jombang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/2/2019).

Guru honorer yang bertugas sejak 2003 ini mengungkapkan kekecewaan mendalam dari teman-temannya sesama eks-honorer K2.

"Semua teman-teman sudah sangat gembira menyambut adanya PPPK untuk K2 (eks-honorer K2) tahun ini. Namun, kok BKD (BKDPP) bilang bahwa Jombang tidak ada kuota. Padahal K2 (eks-honorer K2) umurnya sudah tua-tua, kasihan," tutur Ninik.

Hal yang sama diutarakan Ika Mauludiyanawati, tenaga honorer di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. "Saya sangat kecewa dengan Pemkab Jombang karena tidak membuka pendaftaran PPPK untuk tenaga Honorer K2," ungkapnya saat dihubungi.

Harapan para honorer K2

Ika Mauludiyanawati bertugas sebagai tenaga honorer bidang kesehatan sejak tahun 2004. Dalam dua tahun terakhir, dia bertugas di Puskesmas Tembelang merangkap tenaga di seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Dia berharap, dibukanya peluang perekrutan ASN melalui jalur perekrutan pegawai kontrak pemerintah, bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Jombang menuntaskan permasalahan status kepegawaian honorer K2.

"Semoga Pemkab Jombang memperhatikan nasib honorer (eks-honorer K2), seperti saya yang sudah 15 tahun mengabdi di Pemkab Jombang," kata Ika.

KOMPAS.com/Moh. Syafii Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di DPRD Jombang, Rabu (3/10/2018) pagi.

Ditemui di kediamannya, Koordinator Forum Honorer K2 Jombang, Ipung Kurniawan berharap agar Pemkab Jombang membuka pendaftaran perekrutan pegawai kontrak pemerintah yang saat ini sedang dibuka secara nasional.

"Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Perekrutan PPPK tahap 1 ini kesempatan terakhir untuk penyelesaian honorer K2, karena tahap berikutnya nanti (perekrutan) PPPK untuk umum," ujarnya.

Disebutkan, berdasarkan database di Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah tenaga eks-honorer K2 awalnya berjumlah 875 orang. Dalam seleksi CPNS beberapa waktu lalu, 67 orang dinyatakan lulus CPNS.

Menurut Ipung, berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, 808 orang eks-honorer K2 seharusnya diberi kesempatan untuk memperebutkan 474 formasi PPPK di lingkup Pemkab Jombang.

"Dulu waktu hearing, Bupati berjanji akan mengakomodir honorer K2 kalau ada aturan dari pusat. Sekarang sudah ada aturan, tetapi malah tidak dijalankan," sesal Ipung Kurniawan.