Hari Pers Nasional, AJI Tuntut Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Jurnalis

Kompas.com - 09/02/2019, 11:41 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Green Fest Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi saat membuka Green Fest Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

SURABAYA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) se-Jawa Timur bersama KontraS Surabaya serta sejumlah aktivis dan pers mahasiswa di Surabaya, mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut remisi I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Grup) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa dari seumur hidup menjadi penjara sementara 20 tahun.

Mereka yang peduli terhadap kebebasan pers itu menggelar aksi di depan Kebun Binatang Surabaya, Sabtu (9/2/2019). 

Aksi itu digelar bersamaan dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang juga dihadiri Presiden Jokowi di Grand City, Surabaya.

Selain berorasi, massa aksi juga membentangkan spanduk raksasa sepanjang 10 meter bertuliskan "Cabut Remisi Pembunuh Jurnalis" sebagai bentuk protes sekaligus panjangnya perjuangan menghadirkan keadilan bagi jurnalis Prabangsa dan masih tingginya angka kekerasan yang dialami para jurnalis.


Baca juga: PDI-P Minta Pemerintah Batalkan Remisi Pembunuh Wartawan

Ketua AJI Surabaya, Miftah Faridl, mengatakan, desakan untuk mencabut remisi terhadap pembunuh jurnalis Prabangsa ini menyusul pernyataan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bahwa draft Keppres pencabutan remisi sudah sampai ke meja Mensesneg dan menunggu tanda tangan presiden.

Sebelumnya, terbitnya remisi Susrama sebagaimana tertuang dalam Keppres No 29 Tahun 2018,  diakui Dirjen Pemasyarakatan ada kekeliruan.

Yaitu luput mempertimbangkan aspek rasa keadilan bagi Prabangsa, keluarga, apalagi konteks kepentingan kemerdekaan pers pada kasus pembunuhan Prabangsa tersebut.

"Apalagi, Susrama sampai saat ini tidak pernah mengakui sebagai otak dan pembunuh jurnalis Prabangsa. Pemberian remisi ini juga tidak transparan," kata Faridl.

Gelombang penolakan

Sejak Keppres remisi Susrama mencuat pada 23 Januari 2019, gelombang penolakan dan protes terus bergulir sepanjang dua pekan terakhir.

Menurut Faridl, AJI di 30 kota bersama elemen jurnalis menggelar aksi unjuk rasa. Disusul sepanjang pekan terakhir sebanyak 38 AJI kota bersama koalisi masyarakat sipil, jaringan LBH Pers, YLBHI, dan elemen masyarakat lainnya, menuliskan surat keberatan atas remisi itu.

"Dukungan publik juga muncul melalui tanda tangan petisi online di change.org yang hingga Jumat 8 Februari 2019, telah menembus 48.000 lebih dukungan," ujarnya.

Faridl menyebut, besarnya partisipasi publik dalam masalah ini menunjukkan ada keadilan masyarakat yang tercederai. Ia menegaskan, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak mencabut remisi bagi Susrama.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Regional
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Regional
Begal Masuk Kampus Unand, 'Kalau Kau Teriak, Mati Kau'

Begal Masuk Kampus Unand, "Kalau Kau Teriak, Mati Kau"

Regional
PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

Regional
Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Regional
Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Regional
Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Regional
Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Regional
PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

Regional
6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

Regional
Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Regional
Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Regional
Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Regional
Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Regional
Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Regional
Close Ads X