Fakta Kasus Pelecehan Seksual KKN UGM, Tolak Istilah "Damai" hingga Alasan Hentikan Proses Hukum

Kompas.com - 08/02/2019, 17:55 WIB
Dari kiri ke kanan, Dekan Fakultas Teknik Nizam (menggunakan ikat kepala), Rektor UGM Panut Mulyono, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Paripurna P Sugarda dan Dekan Fisipol Erwan Agus saat jumpa pers terkait penyelesaian kasus dugaan pelecehan seksual di KKN UGM pada pertengahan 2017 lalu, di ruang Rektor UGM, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMADari kiri ke kanan, Dekan Fakultas Teknik Nizam (menggunakan ikat kepala), Rektor UGM Panut Mulyono, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Paripurna P Sugarda dan Dekan Fisipol Erwan Agus saat jumpa pers terkait penyelesaian kasus dugaan pelecehan seksual di KKN UGM pada pertengahan 2017 lalu, di ruang Rektor UGM, Senin (4/2/2019).

KOMPAS.com - Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap AN saat menjalani program kuliah kerja nyata ( KKN) Universitas Gadjah Mada ( UGM) pertengahan 2017 lalu, telah berakhir.

AN dan HS bersepakat menandatangani kesepakatan untuk menghentikan kasus tersebut di hadapan Rektor UGM Panut Waluyo, pada Senin (4/2/2019).

Namun, kuasa hukum AN dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa, Suharti, menolak diksi "damai" untuk menggambarkan penyelesaian dari kasus tersebut.

Menurut dia, hal itu dapat memicu anggapan bahwa AN menyerah dengan perjuangannya. Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Alasan penyintas selesaikan masalahnya secara non-litigasi

Kuasa Hhkum Catur Udi Handayani (jilbab merah), Suharti (Direktur Rifka Annisa, pendamping penyintas), Sukiratnasari (kuasa hukum, mengenakan baju putih) dan Afif Amrullah (kuasa hukum) saat jumpa pers di kantor Rifka Annisa terkait penyelesaian dugaan pelecehan seksual di KKN UGM.KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMA Kuasa Hhkum Catur Udi Handayani (jilbab merah), Suharti (Direktur Rifka Annisa, pendamping penyintas), Sukiratnasari (kuasa hukum, mengenakan baju putih) dan Afif Amrullah (kuasa hukum) saat jumpa pers di kantor Rifka Annisa terkait penyelesaian dugaan pelecehan seksual di KKN UGM.

Kasus dugaan pelecehan seksual di KKN UGM diselesaikan secara non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi dinilai menjadi solusi yang lebih mampu menjamin pemulihan hak-hak penyintas.

"Kami berdiskusi dengan penyintas dan lebih memilih penyelesaian non-litigasi," ujar kuasa hukum penyintas, Sukiratnasari, dalam jumpa pers di kantor Rifka Annisa, Rabu (6/2/2018).

Sukiratnasari menuturkan, pertimbangan memilih penyelesaian non-litigasi karena melihat perkembangan kasus semakin hari menjadi tidak jelas dan tidak memihak kepada penyintas.

Bahkan, justru berpotensi memperbesar tekanan psikis penyintas. Kuasa hukum, tim pendamping, dan penyintas, berberapa kali berdiskusi untuk mempertimbangkan penyelesaian yang resikonya paling minimal.

Sebab, pihaknya menyadari semua pilihan penyelesaian mempunyai risiko masing-masing bagi penyintas.

Baca Juga: Ini Alasan Dugaan Pelecehan Seksual di UGM Diselesaikan Nonlitigasi

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Regional
Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Regional
850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

Regional
Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Regional
IDI Laporkan 5 Akun Facebook karena Dinilai Lecehkan Profesi Dokter

IDI Laporkan 5 Akun Facebook karena Dinilai Lecehkan Profesi Dokter

Regional
Nekat Izinkan Sekolah Tatap Muka untuk SD, Ini Alasan Bupati Pesisir Selatan

Nekat Izinkan Sekolah Tatap Muka untuk SD, Ini Alasan Bupati Pesisir Selatan

Regional
Diserang Lebah, 6 Pegawai PDAM Bantaeng Jatuh ke Jurang Sedalam 70 Meter

Diserang Lebah, 6 Pegawai PDAM Bantaeng Jatuh ke Jurang Sedalam 70 Meter

Regional
Nekat Berkerumun di Kawasan Area Publik di Solo, Siap-siap Swab di Tempat

Nekat Berkerumun di Kawasan Area Publik di Solo, Siap-siap Swab di Tempat

Regional
Kabur Setelah 2 Kali Cabuli Anak Tirinya, Pria Ini Ditangkap di Jakarta

Kabur Setelah 2 Kali Cabuli Anak Tirinya, Pria Ini Ditangkap di Jakarta

Regional
Kasus Dugaan Prostitusi, Artis H Disebut Terima Puluhan Juta Rupiah

Kasus Dugaan Prostitusi, Artis H Disebut Terima Puluhan Juta Rupiah

Regional
BEM Malang Raya Demo ke Balai Kota Tuntut Pemotongan Biaya Kuliah

BEM Malang Raya Demo ke Balai Kota Tuntut Pemotongan Biaya Kuliah

Regional
Jadi Tersangka, Anggota DPRD Penjamin Pengambilan Jenazah Pasien Covid-19 Belum Ditahan

Jadi Tersangka, Anggota DPRD Penjamin Pengambilan Jenazah Pasien Covid-19 Belum Ditahan

Regional
Zona Hijau di Riau Tinggal Satu Kabupaten, Ini Kunci Keberhasilannya

Zona Hijau di Riau Tinggal Satu Kabupaten, Ini Kunci Keberhasilannya

Regional
Kepala Dinas P5A Surabaya Meninggal, Sempat Dinyatakan Positif Covid-19

Kepala Dinas P5A Surabaya Meninggal, Sempat Dinyatakan Positif Covid-19

Regional
Ditetapkan Tersangka, Anggota DPRD Makassar Penjamin Pengambilan Jenazah Covid-19 Terancam 7 Tahun Penjara

Ditetapkan Tersangka, Anggota DPRD Makassar Penjamin Pengambilan Jenazah Covid-19 Terancam 7 Tahun Penjara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X