Kelompokkan NU Sebagai Organisasi Radikal, Buku Ajar SD Diprotes

Kompas.com - 06/02/2019, 17:57 WIB
Salah satu guru di Kabupaten Jombang Jawa Timur, menunjukkan buku pegangan siswa kelas V SD/MI tema 7 berjudul Peristiwa dalam Kehidupan, Rabu (6/2/2019). Buku edisi revisi 2017 itu menuai polemik di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). KOMPAS.com/MOH. SYAFIISalah satu guru di Kabupaten Jombang Jawa Timur, menunjukkan buku pegangan siswa kelas V SD/MI tema 7 berjudul Peristiwa dalam Kehidupan, Rabu (6/2/2019). Buku edisi revisi 2017 itu menuai polemik di kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

JOMBANG, KOMPAS.com - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, Jawa Timur, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengevaluasi buku ajar untuk siswa sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) yang berpotensi merugikan bagi organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Buku ajar yang menuai polemik di kalangan NU tersebut adalah buku pegangan siswa kelas V SD/MI. Buku tersebut adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013 dengan judul "Peristiwa Dalam Kehidupan".

Katib Syuriah PCNU Jombang, Ahmad Syamsul Rijal mengatakan, buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI 2017 tersebut memuat deskripsi "tidak wajar" mengenai NU. Deskripsi "tidak wajar" itu termuat pada halaman 45 dalam sub tema 1 Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan.

Dalam buku tertulis, Masa Awal Radikal (tahun 1920-1927-an). Dalam penjelasannya, termuat tulisan "Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal/keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas nonkoperatif/tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasionalis Indonesia (PNI)".

"Pendeskripsian atau penggambaran model perjuangan kelompok, khususnya NU seperti itu tidaklah tepat. Bahkan, cenderung merendahkan NU dari sudut pandang model perjuangan kelompok pada saat ini," demikian kata Ahmad Syamsul Rijal, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Muslimat NU Sebut Banjir Tenaga Kerja Asing di Morowali Hoaks

Menurut Rijal, penggunaan sudut pandang atau terminologi radikal sebagaimana tertulis dalam buku untuk menilai model perjuangan NU di masa lalu, berpotensi memunculkan perspektif negatif.

"Bahkan, bisa dikatakan bahwa deskripsi seperti itu merupakan bentuk pengaburan karakter berjuang NU (ulama, thoriqoh dan pesantren) atau menyamakannya dengan kelompok lain," paparnya.

Dijelaskan Rijal, deskripsi radikal dalam model perjuangan NU sebagaimana tertulis dalam buku itu seolah membenarkan model radikalisme yang digunakan kelompok lain pada saat ini.

"Deskripsi itu menguatkan dugaan bahwa penulis adalah orang atau tim atau kelompok yang tidak memahami karakteristik perjuangan NU, atau sengaja ingin menyamakan NU dengan PKI atau lainnya," lanjut Rijal.

Atas terbitnya buku tersebut, jajaran PCNU Jombang, lanjut Rijal, meminta Kemendikbud RI agar meneliti kembali materi dalam buku kelas v SD/MI tema 7 yang sudah beredar di sekolah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Regional
Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

Regional
Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Regional
Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Regional
Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Regional
Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Regional
Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Regional
Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Regional
Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Regional
Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Regional
Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Regional
Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Regional
Pegunungan Menoreh Akan Dilengkapi Kereta Gantung

Pegunungan Menoreh Akan Dilengkapi Kereta Gantung

Regional
Keluar Masuk Makassar Tak Perlu Lagi Surat Bebas Covid-19

Keluar Masuk Makassar Tak Perlu Lagi Surat Bebas Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X