Ratusan Nelayan Donggala Protes Aturan Kemenhub soal Pelabuhan

Kompas.com - 03/02/2019, 14:56 WIB
Ratusan nelayan dan buruh pelabuhan Donggala turun ke jalan, menolak adanya Peraturan Kementerian Perhubungan tentang administrasi pelabuhan, Jumat (1/2/2019) IstimewaRatusan nelayan dan buruh pelabuhan Donggala turun ke jalan, menolak adanya Peraturan Kementerian Perhubungan tentang administrasi pelabuhan, Jumat (1/2/2019)

PALU, KOMPAS.com – Ratusan nelayan dan buruh di Donggala, Sulawesi Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Donggala, Jumat (1/2/2019).
 
Dalam aksi unjuk rasa itu, para nelayan memprotes peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018 tentang administrasi pelabuhan yang disatukan dengan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan di Kota Palu.
 
Aturan itu dianggap menyusahkan para nelayan karena mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kantor Kesyahbandaran Palu hanya untuk mengurus administrasi perkapalan. Sebelumnya, proses administrasi perkapalan dilakukan di Pelabuhan Donggala yang jaraknya lebih dekat
 
Nelayan menuntut otoritas administrasi dikembalikan ke Pelabuhan Donggala.
 
“Tapi setelah dipindahkan ke Palu, luar biasa susah dan repotnya, dipimpong ke sana kemari. Dana yang kami keluarkan untuk pengurusan administrasi juga tidak sesuai dengan kuitansi," kata salah satu nelayan, Marwan, di depan Kantor Bupati Donggala, Jumat.
 

Marwan mengatakan, dengan adanya aturan itu, hanya untuk mengurus administrasi saja para nelayan terpaksa menempuh perjalanan lebih kurang satu setengah jam menuju Kota Palu. Rutinitas ini sudah dilakukan warga selama satu tahun belakangan.
 
Selain itu, Marwan mengatakan besaran dana yang dikeluarkan nelayan untuk mengurus adminitrasi  bervariasi. Beberapa nelayan diminta membayar Rp 700.000 hingga Rp 800.000.
 
 
Hal itu sangat berbeda dibanding saat pengurusan dokumen kapal dilakukan di Pelabuhan Donggala. Para nelayan mendapat kemudahan dan pelayanan yang lebih cepat. 
 
Para nelayan dan buruh pelabuhan diterima langsung oleh Bupati Donggala Kasman Lassa. Kepada para nelayan, Kasman mengaku kecolongan dengan peraturan Kemenhub itu. Kasman berjanji akan membawa keluhan para nelayan langsung ke Kementerian Perhubungan.
 

“Saya sudah dengar apa yang bapak-bapak sampaikan. Aspirasi dari para nelayan dan buruh pelabuhan ini akan saya sampaikan langsung ke pusat, untuk segera ditindaklanjuti,” kata Kasman.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X