Ratusan Nelayan Donggala Protes Aturan Kemenhub soal Pelabuhan

Kompas.com - 03/02/2019, 14:56 WIB

Erna Dwi Lidiawati,

David Oliver Purba

Tim Redaksi

Erna Dwi Lidiawati

Penulis

David Oliver Purba

Editor

Lihat Foto

Ratusan nelayan dan buruh pelabuhan Donggala turun ke jalan, menolak adanya Peraturan Kementerian Perhubungan tentang administrasi pelabuhan, Jumat (1/2/2019)(Istimewa)

PALU, KOMPAS.com – Ratusan nelayan dan buruh di Donggala, Sulawesi Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Donggala, Jumat (1/2/2019).

Dalam aksi unjuk rasa itu, para nelayan memprotes peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018 tentang administrasi pelabuhan yang disatukan dengan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan di Kota Palu.

Aturan itu dianggap menyusahkan para nelayan karena mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kantor Kesyahbandaran Palu hanya untuk mengurus administrasi perkapalan. Sebelumnya, proses administrasi perkapalan dilakukan di Pelabuhan Donggala yang jaraknya lebih dekat

Nelayan menuntut otoritas administrasi dikembalikan ke Pelabuhan Donggala.

“Tapi setelah dipindahkan ke Palu, luar biasa susah dan repotnya, dipimpong ke sana kemari. Dana yang kami keluarkan untuk pengurusan administrasi juga tidak sesuai dengan kuitansi," kata salah satu nelayan, Marwan, di depan Kantor Bupati Donggala, Jumat.

Baca juga: Nelayan Donggala Mulai Benahi Kapal-kapal yang Rusak

Marwan mengatakan, dengan adanya aturan itu, hanya untuk mengurus administrasi saja para nelayan terpaksa menempuh perjalanan lebih kurang satu setengah jam menuju Kota Palu. Rutinitas ini sudah dilakukan warga selama satu tahun belakangan.

Selain itu, Marwan mengatakan besaran dana yang dikeluarkan nelayan untuk mengurus adminitrasi bervariasi. Beberapa nelayan diminta membayar Rp 700.000 hingga Rp 800.000.

Baca juga: Nelayan Curhat ke Jokowi soal Lama Perizinan, Menteri Susi Membantah

Hal itu sangat berbeda dibanding saat pengurusan dokumen kapal dilakukan di Pelabuhan Donggala. Para nelayan mendapat kemudahan dan pelayanan yang lebih cepat.

Para nelayan dan buruh pelabuhan diterima langsung oleh Bupati Donggala Kasman Lassa. Kepada para nelayan, Kasman mengaku kecolongan dengan peraturan Kemenhub itu. Kasman berjanji akan membawa keluhan para nelayan langsung ke Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Cuaca Buruk, Pencarian Nelayan Hilang di Maluku Tenggara Barat Dihentikan

“Saya sudah dengar apa yang bapak-bapak sampaikan. Aspirasi dari para nelayan dan buruh pelabuhan ini akan saya sampaikan langsung ke pusat, untuk segera ditindaklanjuti,” kata Kasman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.