Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Perdana "English Day", Gubernur NTT Gunakan Bahasa Inggris Saat Diwawancarai

Kompas.com - 30/01/2019, 22:44 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Khairina

Tim Redaksi


KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Hari Berbahasa Inggris.

Peraturan yang ditandatangani pada 21 Desember 2018 lalu, mulai diberlakukan pada Rabu (30/1/2019).

Isi aturan itu, setiap hari Rabu, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, wajib berbicara bahasa Inggris.

Pertama kali penerapan aturan itu, Gubernur Viktor langsung berbicara menggunakan bahasa Inggris.

Viktor bahkan menolak menjawab permintaan seorang aparatur sipil negara (ASN) lantaran tidak disampaikan dalam Bahasa Inggris.

"You have to speak in English, If not, I don't answer you (Jika kamu tidak berbicara dalam bahasa Inggris, saya tidak mau menjawab)," ucap Laiskodat sambil meninggalkan ASN tersebut dan keluar menuju mobilnya.

Baca juga: Warga NTT Wajib Berbahasa Inggris Tiap Rabu

Saat berada di depan ruang tunggu, tepatnya di lantai dua, Viktor kemudian melayani wawancara bersama sejumlah wartawan termasuk Kompas.com, dalam Bahasa Inggris.

Aturan menggunakan Bahasa Inggris itu mewajibkan seluruh ASN, karyawan swasta, dan seluruh komponen masyarakat, termasuk wartawan, wajib berbahasa Inggris pada hari tersebut, termasuk saat bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tujuannya, untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris menyambut NTT sebagai salah satu daerah tujuan wisata.

Aturan itu langsung diikuti seluruh ASN di kantor gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, seperti terlihat di Biro Humas.

Sebanyak 35 pegawai saling menyapa dan menyampaikan salam dalam Bahasa Inggris sejak tiba di kantor pukul 07.00 Wita.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Ardu Jelamu, menyebut, tujuan dikeluarkan peraturan itu yakni untuk menjadikan Bahasa Inggris sebagai salah satu media komunikasi dalam aktivitas perkantoran maupun kehidupan sehari-hari di seluruh wilayah NTT.

Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris bagi para ASN, karyawan swasta dan seluruh komponen masyarakat NTT dan juga untuk menyiapkan sumber daya manusia NTT yang cakap dalam menggunakan Bahasa Inggris dalam berkomunikasi.

"Ini juga dalam rangka mengakrabkan Bahasa Inggris untuk masyarakat kita dan juga mendorong anak anak kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini punya banyak nilai dan kegunaan. Ini bahasa internasional yang harus kita kuasai," ujar Marius.

Marius menyebut Bahasa Inggris tidak berlaku, kecuali untuk sejumlah acara resmi seperti apel bendera dan pidato-pidato resmi pemerintah.

"Saat ini pariwisata NTT sedang bertumbuh dengan baik, sehingga pariwisata sebagai sektor kunci pengembangan ekonomi ke depan, karena itu kebijakan pemerintah ini didrive oleh Dinas Pariwisata NTT," ucap Marius.

Marius pun berharap, wali kota dan para bupati di seluruh NTT, pimpinan lembaga tinggi, sekolah menengah, lembaga agama, hotel, restoran, agar berbahasa Inggris sekali seminggu.

"Termasuk wartawan juga, jika jumpa persnya hari Rabu berarti harus pakai bahasa Inggris," kata Marius.

Marius juga berharap, ke depannya provinsi NTT bisa menjadi sebuah provinsi yang sangat akrab dengan Bahasa Inggris.

"Saya kira ini pertama kali di Indonesia sebuah provinsi menerapkan aturan sekali dalam seminggu menggunakan Bahasa Inggris,"sebut Marius.

"Saya berharap kepada pengelola bandara dan pelabuhan di NTT, siapa pun ketika anda turun dari pesawat harus pakai bahasa Inggris. Salah pun tidak apa apa karena ini bukan bahasa kita. Yang penting ada keberanian untuk berbicara," ujarnya.

Kompas TV Sejumlah Aparatur Sipil Negara dihukum mengenakan rompi oranye saat upacara bendera di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin pagi. Sejumlah aturan yang dilanggar oleh para ASN ini di antaranya melanggar aturan jam kantor dan tidak disiplin dalam melaksanakan tugas ketika dikonfirmasi terkait penerapan aturan ini Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat menyatakan peraturan ini dilakukan untuk menegakkan disiplin organisasi pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com