Malu Ruteng Jadi Kota Terkotor, Pastor hingga Bupati Pungut Sampah di Selokan

RUTENG, KOMPAS.com - Malu dengan prediket Ruteng sebagai kota kecil terkotor yang disematkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), para tokoh masyarakat bersemangat untuk memberikan contoh yang baik soal penanganan sampah. 

Hal ini dilakukan oleh Inosensius Sutam yang merupakan seorang pastor di Keuskupan Ruteng, Flores, NTT. Dosen teologi dan ilmu budaya di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santo Paulus Ruteng ini turun ke selokan bersama para mahasiswanya untuk memunguti sampah. 

Belasan ton sampah berhasil dipungut dari berbagai selokan dan jalan raya di Kota Ruteng sejak deklarasi perang pada sampah di Kota tersebut didengungkan.

Gerakan perang sampah digerakkan forum Gerakan Masyarakat Peduli Sampah (GMPS) Kota Ruteng. Gerakan itu yang membangkitkan semua pihak termasuk sang Pastor untuk turun ke jalan dan selokan memungut sampah.

Baca juga: Bupati Manggarai Turun Bersih Sampah Setelah Ruteng Masuk Kota Terkotor Versi KLHK

Ketika sang imam pun turut turun ke selokan membersihkan sampah, masyarakat pun berbaur untuk membantunya. Bau sampah di selokan itu tidak menyulutkan niat baik dari imam Katolik tersebut untuk memberikan contoh langsung kepada masyarakat tentang mengelola sampah. 

Bupati janji perbaiki TPA

Tokoh masyarakat lain yang ikut turun tangan membersihkan sampah adalah Bupati Manggarai Deno Kamelus dan Wakil Bupati Manggarai Viktor Madur. 

“Ini tugas kita semua, baik para imam, lembaga keagamaan, anak sekolah, mahasiswa dan mahasiswi STKIP Santo Paulus Ruteng yang dikoordinir oleh Pastor Inosensius Sutam. Ini juga bukti bahwa semua pihak di Kota Ruteng sangat prihatin dengan penobatan sebagai kota terkotor di Indonesia,” jelas Bupati Manggarai Deno Kamelus kepada Kompas.com, Minggu (27/1/2019)

Kamelus menyampaikan terima kasih karena akhir-akhir ini banyak pihak yang memberikan saran kepadanya. Itu terutama saran berkaitan dengan menata Kota Ruteng agar menjadi bersih.

Baca juga: Medan, Bandar Lampung, dan Manado, Kota Terkotor versi KLHK

“Ada saran orang yang bertemu saya di Kota Ruteng bilang, 'Pak Bupati jangan lagi pakai perasaan untuk menangkap, memproses, memenjarakan orang yang buang sampah sembarang'. Saya bilang oke, itu deklarasi kita ya, kita akan buat deklarasi itu hari ini di sini,” katanya.

Menurut Kamelus, ke depan Pemkab Manggarai akan menata ulang tempat pembuangan akhir (TPA) serta menambahkan truk pengangkut sampah di Kota Ruteng.

Kemudian, siapapun, baik lembaga agama maupun berbagai elemen masyarakat yang hidup dan tinggal di Kota Ruteng, harus sama-sama memerangi sampah yang bertumpuk di selokan, Daerah aliran sungai (DAS) di Kota Ruteng.

GMPS ingin wujudkan Ruteng yang bebas sampah

Koordinator Forum Gerakan Masyarakat Peduli Sampah (GMPS) Kota Ruteng Tiransius Kamilius Otwin Wisang menjelaskan, GMPS Kota Ruteng merupakan forum yang diinisiasi anak muda di Kota Ruteng yang prihatin dengan sampah di kota ini. 

Baca juga: Manado Masuk 10 Kota Terkotor Menurut KLHK, Ini Penjelasan Wakil Wali Kota

“Bagi GMPS, rilis yang dikeluarkan KLHK tersebut merupakan titik awal membangun kesadaran bersama di Manggarai untuk memerangi sampah di Kota Ruteng," katanya.

Forum yang dirintis secara spontanitas beberapa pihak di Ruteng itu kemudian mendeklarasikan secara besar-besaran untuk memerangi sampah. Deklarasi yang dihadiri ribuan warga tersebut berlangsung di Lapangan Motang Rua Ruteng, Jumat (25/1/2019).

Deklarasi massal tersebut, Lanjut, GMPS menggandeng sejumlah pihak, di antaranya, para Aparat Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, TNI/Polri, unsur agama dan tokoh masyarakat, Ormas, LSM, BUMN/BUMND, Lembaga Pendidikan, Karang Taruna, DPRD, perwakilan dunia usaha, pedagang, dan lain-lain.

Wisang mengajak masyarakat untuk memerangi sampah secara bersama-sama agar suatu saat Ruteng menjadi kota yang indah dan bersih.

Menurut Wisang, Ruteng haruslah dipandang sebagai rumah bersama. Kebersihannya pun tetap menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.