Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa Bawaslu, TKN Bantah Jokowi Kampanye di Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Kompas.com - 24/01/2019, 18:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin membantah Jokowi berkampanye dalam kegiatan deklarasi dukungan alumni sejumlah perguruan tinggi di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Koordinator Pelanggaran Pemilihan Umum TKN Nelson Simanjuntak mengatakan, kehadiran Jokowi ke acara tersebut sebagai undangan.

"Itu bukan kampanye karena Pak Jokowi di sana diundang lembaga atau masyarakat yang melakukan acara-acara secara mandiri," kata Nelson di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Kamis, Bawaslu DKI Panggil Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Siang tadi, Nelson memenuhi panggilan Bawaslu untuk mengklarifikasi laporan yang dilayangkan Badan Pemenangan Provinsi DKI Jakarta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pekan lalu.

Ia mengatakan, ada 16 pertanyaan yang dilayangkan Bawaslu terkait laporan tersebut.

Ia menegaskan, Jokowi tidak menyampaikan visi dan misi dalam acara deklarasi tersebut.

Baca juga: Bawaslu DKI Panggil Pelapor Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

"Apakah dalam kegiatan itu Pak Jokowi menyampaikan atau menjanjikan akan memberikan fasilitas keuangan kepada hadirin peserta itu, saya katakan tidak ada," ujar Nelson.

Nelson menambahkan, pidato Jokowi yang menceritakan pengalamannya sebagai kepala daerah adalah hal yang lumrah dan bukan termasuk kampanye.

"Tapi kalau disampaikan apa rencana dia ke depan, program-program sepertu apa, itu baru yang namanya sebagai kampanye," ujarnya.

Sebelumnya, BPP Prabowo-Sandiaga melaporkan Jokowi ke Bawaslu DKI karena dianggap menyampaikan janji pemberian fasilitas rumah gratis dalam cara deklarasi tersebut.

Jokowi dinilai melanggar aturan karena janji seperti itu hanya bisa disampaikan lewat kegiatan rapat umum yang baru dimulai pada 24 Maret 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com