Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Impor 30.000 Ton Jagung, Buwas Jamin Tak Ganggu Produksi Panen Februari-Maret

Kompas.com - 24/01/2019, 18:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan, importasi 30.000 ton jagung dari Amerika Latin direalisasikan dalam waktu dekat.

Namun, ia juga memastikan bahwa impor tidak akan mengganggu produksi jagung petani di Indonesia yang akan panen pada Februari hingga Maret 2019 mendatang.

Agar tidak mengganggu produksi petani jagung Indonesia, Bulog bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan daerah produsen jagung.

Baca juga: Menko Darmin: Jika Tak Impor, Harga Jagung Tembus Rp 8.000 Per Kg

Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Bulog untuk menyerap jagung petani lokal pada masa panen.

"Kami sekarang sedang memetakan tempat-tempat yang akan panen jagung di mana saja. Nantinya, kami akan persiapkan penyerapannya juga, karena Bulog telah diperintahkan Presiden untuk juga mempersiapkan penyerapan jagung," ujar Budi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Buwas mengaku, baru memantau satu wilayah tanam jagung, yakni di Garut, Jawa Barat. Ketika ditanya soal berapa target penyerapan jagung petani lokal oleh Bulog, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu menegaskan, sebanyak-banyaknya.

Buwas tidak mempunyai data berapa produksi jagung pada masa panen mendatang.

"Umpamanya begini, Garut produksi sekian. Kebutuhan (di Garut) sendiri berapa banyak? Kalau di sana kelebihan, kita ambil untuk kemudian disuplai ke wilayah lain yang defisit. Begitu juga di daerah lain," ujar Buwas.

Baca juga: Pemerintah Buka Keran Impor Jagung 30.000 Ton

Meski demikian, Buwas juga menegaskan bahwa penyerapan jagung ini hanya akan dilakukan jika harga jagung rendah.

"Apabila harga turun maka kita yang akan menyerap, Bulog. Kalau harga bagus di tingkat petani, ya sudah biar saja toh (tidak diserap). Toh yang membutuhkan itu peternak ayam kan," ujar Buwas.

Kompas TV Meski memiliki keterbatasan Sumber Daya Alam, para pendahulu di NTT sejaklama telah membudiyakan tanaman Jagung. Dan kini jagung jadi komoditas pangan utama bagi masyarakat di sana, sehingga NTT juga dikenal sebagai Provinsi Jagung Nasional. Hampir 40 persen atau sekitar 700 ribu hektar lahan kering di NTT berpotensi untuk dimanfaatkan dalam sektor pertanian, namun sayangnya tidak ada banyak pihak yang memahami jika pengolahan lahan pertanian kering butuh perlakuan yang berbeda dengan pengolahan lahan lainnya. Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan PBB mulai memperkenalkan siste pertanian konservasi di Provinsi NTB dan NTT mulai 2013 silam, bersama dengan US AID dan Kementrian Pertanian terus mendorong upaya ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com