Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsul Sani: Kita Sama-sama Tahu, Tahun 2014 PPP Usung Prabowo-Hatta

Kompas.com - 24/01/2019, 13:29 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani tidak kaget dengan hasil survei Indikator yang menyebut partainya tidak solid dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Hal ini karena partainya baru mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019.

"Kita kan sama-sama tahu, tahun 2014 PPP mengusung Prabowo-Hatta," ujar Arsul di kompleks parlemen, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Survei Indikator: PPP dan Hanura Paling Tak Solid Dukung Jokowi-Maruf

Keputusan pada waktu itu diambil karena survei internal PPP menunjukan tingkat dukungan kader kepada Prabowo-Hatta mencapai 57 persen. Sementara itu tingkat dukungan untuk Jokowi-Jusuf Kalla hanya 31 persen.

Namun, dalam perkembangannya PPP menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi. Bahkan menteri agama diambil dari salah satu kader PPP. Sejak saat itu, kata Arsul, dukungan untuk Jokowi semakin bertambah.

"Pada saat kami pertengahan 2017 mengadakan mukernas untuk menjajaki kepada siapa dukungan pada Pilpres 2019 akan diberikan, itu tingkat dukungan kepada Pak Jokowi sudah 40-an persen," ujar Arsul.

Baca juga: Waketum Akui Sebagian Pemilih PPP Masih Dukung Prabowo di Pilpres 2019

"Sebaliknya tingkat dukungan kepada Pak Prabowo pada saat itu di bawah 25 persen," tambah dia.

Tingkat dukungan itu semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Meski demikian, Arsul mengakui split voters masih saja ada. Arsul yakin nantinya tingkat dukungan untuk Jokowi-Ma'rud dari kader PPP akan bertambah jelang hari pencoblosan.

Namun, untuk sekarang, dia menilai wajar jika dukungan dari PPP belum maksimal.

"Jadi kalau dikatakan masih tinggi, wajar saja terutama untuk PPP dan Golkar karena ini ada shifting position dari yang awalnya ke Pak Prabowo jadi ke Pak Jokowi," kata dia.

Baca juga: Berupaya Dongkrak Suara Jokowi-Maruf, Elite PPP Keliling Daerah

 

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa dukungan pemilih koalisi partai-partai pengusung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, terbelah.

Fenomena ini disebut sebagai split-ticket voting, yaitu pilihan elite partai yang tidak sejalan dengan keinginan basis massa mereka.

Dari 9 parpol pendukung, pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura menjadi yang paling tidak solid mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Data Indikator menunjukkan sebanyak 43,2 persen pemilih PPP memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kompas TV Presiden Jokowi meminta seluruh caleg Partai Persatuan Pembangunan siap turun ke masyarakat untuk menyampaikan program yang dikerjakan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com