Fakta Rencana Penutupan TN Komodo oleh Gubernur NTT, Tawarkan Revitalisasi hingga Tanggapan Wapres Jusuf Kalla

KOMPAS.com - Rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat untuk menutup Taman Nasional Komodo, mendapat respon dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, penutupan Taman Nasional Komodo belum final dan masih harus dikaji ulang.

Sementara itu, Viktor mengatakan, alasan menutup Taman Nasional (TN) Komodo adalah untuk melakukan revitalisasi.

Jika revitalisasi diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTT, Viktor menganggap Pemprov NTT akan lebih leluasa dan maksimal untuk mengelola dan menjaga satwa di dalam TN Komodo. 

Berkut ini sejumlah fakta di balik rencana penutupan Taman Nasional Komodo di NTT:

1. Alasan Gubernur NTT usulkan tutup TN Komodo

KOMPAS.com/MARKUS MAKUR Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menerima minuman tuak Raja khas Manggarai Raya di depan pintu Kantor Bupati Manggarai, Flores, Rabu (9/1/2019) dalam kunjungan perdananya di kabupaten tersebut.

Gubernur Viktor Laiskodat menjelaskan, revitalisasi menjadi alasan utama dirinya menutup Taman Nasional Komodo.

"Pulau Komodo ini kita revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," katanya.

Dalam revitalisasi itu, Pemerintah Provinsi NTT akan memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo, menata taman bunga di wilayah taman.

"Namanya juga taman nasional, yang tentu di dalam taman itu ada binatang purbakala. Itu harus kita jaga habitatnya," kata Viktor.

Baca Juga: Ini Alasan Gubernur NTT Tutup Taman Nasional Komodo

2. Perkiraan biaya revitalisasi

KOMPAS.COM / MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIA Pemenang Pegipegi Yuk! Jelajah Indonesiamu saat berfotomemasuki TN Komodo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat (30/11/2018).

 

Untuk revitalisasi tersebut, Pemprov NTT menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar, yang akan digunakan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Menurut Viktor, dana itu akan disiapkan jika pengelolaan Taman Nasional Komodo diserahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi NTT.

"Kalau dikelola oleh Pemerintah Pusat, tentu akan sedikit bermasalah karena rentang kendalinya jauh. Kalau diserahkan ke provinsi, maka tahun 2019 kita langsung anggarkan Rp 100 miliar," ujar Viktor.

Dia mengaku, jika diserahkan pengelolaan ke provinsi, pihaknya akan langsung menutupnya. Kemudian setelah ditutup, tidak akan sembarangan dikunjungi wisatawan.

Baca Juga: Benahi Taman Nasional Komodo, Gubernur NTT Siapkan Dana Rp 100 Miliar

3. NTT berkoordinasi dengan pemerintah pusat

KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, saat menjadi pembicara dalam diskusi tentang ekonomi di Graha Pena Timor Express, Rabu (16/1/2019) pagi