Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon Handarujati Kalamullah menyampaikan, tiket Azis untuk maju dalam kontestasi mulai tahun 2008, tahun 2009, tiket Pilkada Cirebon 2013 dan 2019, semuanya dari Partai Demokrat.
"Hingga hari ini Azis masih menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Kota Cirebon dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Provinsi Jawa Barat. Soal sanksi kami kirimkan ke tingkat pusat," kata Handaru.
Dalam deklarasi itu, Handaru menyampaikan deklarasi Indonesia Menang yang intinya berusaha maksimal untuk berkomitmen dan konsisten memenangkan Partai Demokrat dalam pileg dan Prabowo-Sandi sebagai presiden 2019-2024
Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Cirebon
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menanggapi positif dukungan kader Partai Demokrat yang juga Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis untuk paslon nomor urut 01.
Dilansir dari Tribunnews, Hasto menjelaskan, hal ini membuktikan kepemimpinan Jokowi tak pernah membedakan partai politiknya. Hal itu membuat sejumlah kepala daerah mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, kata Hasto.
"Sebenarnya para kepala daerah mereka merasakan kepemimpinan Pak Jokowi. Sebagai presiden, (Jokowi) tidak pernah beda-bedakan parpol, beda-bedakan rakyatnya," kata Hasto di kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut sangat penting bagi seorang kepala negara agar tidak bersikap diskriminatif untuk menjaga stabilitas pembangunan negeri.
"Dengan demikian wajar kepala daerah memberikan dukungan kepada pak Jokowi," ungkap Hasto.
Baca Juga: Meski Kader Demokrat, Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis Dukung Jokowi–Ma'ruf
Sekeretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, sikap politik Walikota Cirebon Nasrudin Azis adalah hal lumrah.
"Kalau walikota, bupati ini kan hal lumrah karena dia pejabat politik," katanya di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019), dilansir dari Tribunnews.
Hadi pun menyerahkan persoalan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menilai dukungan yang diberikan Walikota Cirebon.
"Ya itu walau masih menjabat tergantung Bawaslu gimana menilainya itu, sanksi tentu Bawaslu yang akan menentukan ya, Pak Anies misal datang, kan yang penting sudah ada izin dari Kemendagri untuk hadir ya sudah," kata Hadi.
Sumber: KOMPAS.com (Muhamad Syahri Romdhon)/ Tribunnews (Gita Irawan, Fransiskus Adhiyuda Prasetia)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.