Kompas.com - 22/01/2019, 14:00 WIB
Salah satu lokasi galian pasir di kawasan bukit Jalan Mangkubumi-Indihiang (Mangin) Kota Tasikmalaya yang hampir rata, Senin (3/12/2018) KOMPAS. com/IRWAN NUGRAHASalah satu lokasi galian pasir di kawasan bukit Jalan Mangkubumi-Indihiang (Mangin) Kota Tasikmalaya yang hampir rata, Senin (3/12/2018)

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, menilai banyaknya aktivitas galian C tanpa izin di Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari Kota Tasikmalaya, secara terang-terangan melakukan tindak pidana.

"Jangankan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), perusahaan atau perorangan penambang pasir yang berizin pun, tanpa sesuai dengan tata ruang pemerintah daerah sudah murni pidana," jelas Ketua Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan Hardja, Selasa (22/1/2019).

Dadan menambahkan, sesuai data yang dimilikinya, galian C ilegal di wilayah Mangkubumi dan Bungursari, Kota Tasikmalaya, sudah dibiarkan selama 20 tahun lebih tanpa ada efek jera bagi para pelakunya.

Hal itu membuat bukit hilang, rusaknya lingkungan, hilangnya sumber air dan berakibat fatal terhadap bencana kekeringan yang dirasakan warga sekitar.

"Sudah jelas, kegiatan pertambangan itu akan merusak lingkungan. Kalau pun ada tata ruang yang mengizinkan usaha pertambangan di Kota Tasikmalaya, saya kira harus ada perubahan tata ruang di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.

Baca juga: DPRD Kota Tasik Desak Pembelian Bukit Dianggarkan Lagi untuk Cegah Galian C Ilegal

Jika Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat, benar-benar serius ingin menertibkan galian C ilegal yang berdampak pada rusaknya lingkungan, pihaknya meminta ada tindakan mulai dari administrasi sampai ke penegakan hukum pidana.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, perubahan tata ruang oleh Pemkot Tasikmalaya di dua kecamatan tersebut yang tak memperbolehkan segala jenis aktivitas pertambangan galian C.

Sehingga, tak ada kesan meski tata ruang Kota Tasikmalaya tak memiliki zona pertambangan, tapi penambang pasir ilegal dengan bebas dan tanpa rasa takut menggali pasir di dua kecamatan tersebut.

"Kami berharap ada perubahan tata ruang untuk membuat jera para pelaku tambang ilegal di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas PUPR Kota Tasikmalaya mengklaim wilayahnya selama ini tak memiliki zona pertambangan galian pasir di seluruh wilayahnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X