OJK Dukung Jabar Gunakan Obligasi Daerah untuk Bangun Infrastruktur

BANDUNG, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menggunakan obligasi daerah sebagai salah satu inovasi pembiayaan pembangunan proyek besar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, obligasi daerah diharapkan bisa memberi manfaat terhadap efektivitas pelayanan publik serta mencipatkan lapangan kerja baru untuk masyarakat.

"Ini salah satu plarform untuk memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek di daerah yang notabene memberikan manfaat kepada pelayanan publik dan juga memperluas lapangan kerja," ucap Wimboh saar ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (21/1/2019).

Wimboh menuturkan, skenario obligasi daerah dilahirkan sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun proyek infrastruktur skala besar.

Baca juga: Jateng, Provinsi Pertama yang Terapkan Penggunaan Obligasi Daerah

"Karena tanpa skenario menggunakan obligasi daerah, pembiayaan melalui uang Pemda dan pemerintah pusat sangat terbatas. Sehingga kita harus menggunakan uang publik, investor private, dengan menggunakan platform obligasi tadi," tuturnya.

"Pertimbangannya kalau gak dilakukan terobosan begitu, akan lama karena gak punya duit. Sedangkan masyarakat perlu layanan itu dan jika layanan itu memperluas lapangan kerja bisa memberikan multiflayer kepada pergerakan ekonomi terutama di wilayah pedesaan," tambahnya.

OJK, kata Wimboh, siap memberikan pendampingan kepada Pemprov Jabar untuk merealisasikan skema obligasi daerah. Ia berharap, rencana tersebut bisa dieksekusi tahun ini.

"Jabar sedang kita targetkan untuk segera diproses. Akan ada asistensi dari pemerintah pusat, OJK, Kementrian Keuangan, bahkan Kemendagri juga ikut untuk memberikan pemahaman dan mempercepat proses," papar Wimboh.

Baca juga: Obligasi Daerah, Alternatif Pembiayaan Percepatan Pembangunan di Jateng

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik arahan dari OJK. Menurut dia, inovasi pembiayaan pembangunan sangat membantu pemerintah daerah untuk mempercepat terealisasinya proyek infrastruktur besar.

"Semua yang sifatnya infrastruktur jangka panjang paling cocok untuk obligasi daerah. Karena tugas dari pemerintah yang wajib adalah melayani kebutuhan dasar yang sifatnya infrastruktur besar idealnya bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membentuk finansial back up yang tak mengandalkan APBD," papar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Emil menyebut, skema obligasi daerah di Jabar akan diarahkan pada proyek infrastruktur jalan khususnya di wilayah selatan untuk mengikis ketimpangan daerah.

"Akan lebih banyak kepada infrastruktur yang angkanya besar dan benefitnya jangka panjang. Kita kan ada jalan baru yang harus ditembus dari utara ke selatan di mana ketimpangan wilayah terjadi antara utara dan selatan. Jalan tembus baru, jalan tol yang tak melalui skema APBN ujungnya transportasi perhubungan itu yang jadi prioritas," jelasnya.