BERITA POPULER NUSANTARA: Deklarasi Wali Kota Cirebon Dukung Jokowi hingga Kondisi Terbaru Titi Si Penderita Obesitas

KOMPAS.com - Jajaran elite Partai Demokrat menanggapi serius terkait sikap politik Nasrudin Aziz, yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menentukan sikap terhadap pernyataan Wali Kota Cirebon tersebut. Berita ini menjadi sorotan di Kompas.com pada hari Minggu (20/1/2019).

Selain itu, sejumlah kritikan terkait acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Joko Widodo juga mendapat perhatian pembaca. Acara yang diselenggarakan oleh BNI 46 dianggap telah melanggar sejumlah prosedur. Apakah itu?

Berikut ini berita populer nusantara secara lengkap:

1. Wali Kota Cirebon deklarasikan dukung Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Herman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat ditugaskan untuk mendalami kasus Nasrudin Azis, kader yang juga walikota yang mendukung Jokowi-Maruf, Minggu (20/1/2019). Hasil yang didapatkan Herman akan dijadikan bahan majelis pertimbangan pusat untuk bersikap dan memberikan keputusan.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Sikap Nasrudin tersebut mendapat perhatian khusus dari elit Partai Demokrat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron, mengakui, dirinya diperintahkan partainya untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Saya memang diminta untuk mendapatkan informasi. Komandan Kogasma sendiri meminta saya untuk mendapatkan banyak informasi terkait persoalan ini. Dan tentu ini juga sebagai dasar apa keputusan partai untuk menyikapi terhadap keputusan Azis sebagai kader partai demokrat,” kata Herman di Kota Cirebon, Minggu (20/1/2019).

Apakah Azis akan dikenai sanksi?

Baca berita selengkapnya: DPP Demokrat Dalami Kasus Wali Kota Cirebon Dukung Jokowi-Ma'ruf 

2. Acara sosialisasi dana desa di Garut dapat kritikan

KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo menghadiri acara sosialisasi dana desa di Garut, Sabtu (19/1/2019).

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengkritik BNI karena ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi di Garut.

Said Didu menilai, BNI sebagai BUMN harusnya tak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden pada acara yang bukan diselenggarakan oleh BNI sendiri. Kritikannya tersebut diungkapkan dalam akun twitter-nya, @saididu.

"Lihat surat ini, Kementerian desa pun 'meminta' BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," kata Said di akunnya.

Bagaimana duduk perkara sesungguhnya?

Baca berita selengkapnya: BNI Fasilitasi Acara Dana Desa yang Dihadiri Jokowi, Ini Penjelasan Mendes

3. Dihadang "preman" di Stasiun Banjar saat jemput wisatawan

KOMPAS.com/Candra Nugraha PT KAI meluncurkan Kereta Api Pangandaran untuk melayani penumpang jurusan Banjar-Bandung-Jakarta, di Stasiun Banjar, Rabu 2 Januari 2019