Penjelasan BNI soal Acara Dana Desa yang Dihadiri Jokowi di Garut

Kompas.com - 20/01/2019, 13:03 WIB
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pengembangan kawasan wisata Situ Bagendit.  Momen itu terjadi setelah Jokowi selesai mengikuti acara cukur rambut massal di Situ Bagendit, di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Sabtu (19/1/2019) pagi.KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pengembangan kawasan wisata Situ Bagendit. Momen itu terjadi setelah Jokowi selesai mengikuti acara cukur rambut massal di Situ Bagendit, di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Sabtu (19/1/2019) pagi.

KOMPAS.com - Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan penjelasan terkait kehadiran Presiden Joko Widodo dalam sosialisasi program dana desa di Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (19/1/2019).

Sebelumnya, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengakui bahwa BNI ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Jokowi. Acara itu digelar di Art Center Tarogong Kidul, Garut, Sabtu (19/1/2019).

Eko menjelaskan, BNI dan Kementerian Desa memang memiliki kerja sama. Kementerian Desa memfasilitasi BUMDes menjadi Agen46-nya BNI. Sehingga BUMDes bisa menjadi cabangnya BNI.

Menurut dia, hal ini menguntungkan BNI karena BNI tidak perlu membangun kantor tapi bisa di BUMDes.

Masyarakat juga diuntungkan karena tidak perlu memerlukan biaya mahal untuk ke bank karena di desanya sudah ada. BUMDes juga bisa mendapat penghasilan tambahan.

Corporate Secretary BNI, Kiryanto menguatkan pernyataan Menteri Desa itu. Kiryanto mengatakan, BNI memang mengadakan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Baca juga: BNI Fasilitasi Acara Dana Desa yang Dihadiri Jokowi, Ini Penjelasan Mendes

Tujuan kerja sama ini adalah untuk mendorong pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia, sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDes.        

"Bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi pelatihan pengelola BUMDes dan menjadi BUMDes sebagai Agen46 di mana BNI bisa memanfaatkan BUMDes sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDes saja. Selain itu, BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDes yang ada di desa-desa," jelas Kiryanto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (20/1/2019).

Kiryanto menjelaskan, dalam kerja sama itu, BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan dalam beberapa kesempatan.

"Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerja sama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya," ujatnya.

Terdapat beberapa program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, yang dilakukan BNI bekerja sama dengan beberapa instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekar Naik Kelas, Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019, serta Serap Gabah.

Selain di Garut, program tersebut juga telah dilakukan di banyak titik di Indonesia dan telah dimulai sejak beberapa tahun lalu.

Dipersoalkan

Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengkritik BNI karena ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi di Garut.

Baca juga: Cukur Massal di Garut, Presiden Jokowi Ikut Pangkas Rambut

Said Didu menilai, BNI sebagai BUMN harusnya tak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden pada acara yang bukan diselenggarakan oleh BNI sendiri.

Said Didu mengetahui langkah BNI yang ikut mensponsori kunjungan Presiden ini berdasarkan surat yang dikirim Kementerian Desa kepada Bupati Garut.

Salinan surat itu diunggah Said Didu di akun Twitter miliknya. Dalam poin keempat surat tersebut dijelaskan bahwa selain Kemendes, BNI 46 turut memfasilitasi acara itu.

"Lihat surat ini, Kementerian desa pun 'meminta' BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," tulis Said lewat akun twitternya, @saididu.


Terkini Lainnya


Close Ads X