Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Kompas.com - 19/01/2019, 00:40 WIB
Mantan Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim. KOMPAS.com/ Irwan NugrahaMantan Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim.
Penulis Farid Assifa
|

KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Jawa Barat Tatang Farhanul Hakim menilai, maraknya tambang galian C ilegal di Kota Tasikmalaya terjadi akibat lemahnya wibawa pemerintah.

Apalagi, kata Tatang, sampai ada pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu, sama saja pemerintah seolah-olah mengakui galian C ilegal. Padahal, galian C itu sudah menggerus banyak bukit di kota berjuluk "Seribu Bukit" itu.

"Galian C ilegal terjadi akibat lemahnya wibawa pemerintah, apalagi sampai ada pungutan yang dilakukan oleh pemda, sama aja ilegalnya pemda," kata Tatang kepada Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat ini menegaskan bahwa galian C atau galian pasir ilegal harus segera dihentikan karena melanggar aturan dan merusak lingkungan, terutama mengakibatkan habisnya bukit di Kota Tasikmalaya.

Baca juga: Moratorium Galian C Jadi Solusi Tepat Selamatkan Lingkungan di Kota Tasik

Jika tidak segera dihentikan, kata Tatang, dikhawatirkan tambang pasir ini menjadi preseden bagi masyarakat untuk melanggar aturan apa pun.

"Ya, harus dihentikan dong, enggak ada alasan lain. Kalau enggak (dihentikan) akan menjadi bumerang...menumbuhkan kecemburuan dan sekaligus ancaman, baik bagi masyarakat maupun pemda sendiri. Bisa-bisa aturan lain juga dilanggar," kata mantan bupati Tasikmalaya dua periode ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait rencana moratorium galian C yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Tatang menilai janggal. Sebab, jika istilahnya mortorium, berarti sebelumnya galian C ilegal itu dianggap legal.

"Kalau moratorium itu berarti sudah ada izin. Kalau belum ada izin itu bukan moratorium, tetapi pencegahan dan penghentian," kata Tatang.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang pasir ilegal di daerah yang dulunya berjuluk "Seribu Bukit" tersebut, Kamis (17/1/2019) kemarin.

Baca juga: Penanganan Galian C Ilegal, Wagub Jabar Akan Panggil Wali Kota Tasikmalaya

Uu sekaligus mantan Bupati Tasikmalaya mengatakan, pihaknya akan melakukan moratorium galian C di Kota Tasikmalaya. Kebijakan itu, kata dia, merupakan perintah langsung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sidak galian C tak berizin di Kota Tasikmalaya ini sesuai perintah langsung kepada saya dari Pak Gubernur Ridwan Kamil," kata Uu, Kamis.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X