Wilayah NTT Masuk Daerah Rawan Tsunami

KUPANG, KOMPAS.com - Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), disebut sebagai daerah yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Nelly Florida Riama, dalam pertemuan antara rombongan Komisi V DPR RI dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi di Kupang, Kamis (17/1/2019).

"Seluruh wilayah NTT masuk daerah rentan gempa dan tsunami. Apalagi pernah terjadi tsunami di Flores," ucap Nelly.

Pihaknya, lanjut Nelly, sedang menyiapkan peralatan peringatan dini tsunami untuk ditempatkan di daerah itu.

Baca juga: IPB Siapkan Relawan Trauma Healing Korban Tsunami Banten

Menurut Nelly, alat peringatan dini tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini akan diganti dengan alat baru.

Nelly mengatakan, BMKG sedang merancang peralatan untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.

"Apalagi kami baru mengalami tiga kali gempa kuat. Tentu seluruh daerah rawan gempa dan tsunami di Indonesia sudah dipetakan," ucap Nelly.

Selain itu, untuk memberikan peringatan dini terhadap cuaca maritim, BMKG telah membangun pos maritim di Pelabuhan Tenau Kupang.

Penempatan pos itu untuk memberikan peringatan dini tentang kondisi cuaca di perairan.

Nelly menyebut, Pos Maritim ini juga sekaligus sebagai dukungan BMKG terhadap rencana peningkatan status Pelabuhan Tenau Kupang jadi pelabuhan internasional.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR Fary Francis yang memimpin rombongan kunjungan kerja Komisi V DPR di NTT, menyebutkan kunjungan tersebut untuk memantau pembangunan dan infrastruktur transportasi dan aktivitas mitra kerja Komisi V lainnya yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa.

Setelah tiba di Kupang, Komisi V menggelar rapat bersama Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dan mitra untuk mendengar pemaparan mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut.

Di antaranya pembangunan tujuh bendungan di NTT, enam bendungan di antaranya berjalan baik, kecuali Bendungan Kolhua di Kota Kupang akan dipindahkan ke daerah lain karena persoalan lahan tempat pembangunan bendungan belum rampung.

Rombongan juga mengunjungi pelabuhan Pelni, Peti Kemas, ASDP, drainase di Kota Kupang serta pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta pembangunan jalan Kolbano menuju Boking.