Pemkot Bandung Bersengketa dengan PT APJ terkait Pengelolaan Pasar Andir

Kompas.com - 15/01/2019, 18:28 WIB
Sejumlah warga saat melintasi tumpukan roda berjualan para pedagang Pasar Andir di Jalan Rajawali Kota Bandung, Jumat (5/2/2016). Para pedagang terpaksa berjualan di jalan lantaran belum adanya tempat yang layak. KOMPAS.com/DENDI RAMDHANISejumlah warga saat melintasi tumpukan roda berjualan para pedagang Pasar Andir di Jalan Rajawali Kota Bandung, Jumat (5/2/2016). Para pedagang terpaksa berjualan di jalan lantaran belum adanya tempat yang layak.

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengelolaan Pasar Andir Bandung mengalami sengketa antara Pemerintah Kota Bandung melalui PD Pasar Bermartabat dengan PT Aman Prima Jaya (APJ) selaku perusahaan pengelola Pasar Andir.

Beberapa waktu lalu, PD Pasar Bermartabat mengklaim merugi miliaran rupiah. Kerugian tersebut karena PD Pasar Bermartabat harus membenahi kerusakan di Pasar Andir pasca-pengambilalihan pengelolaan Pasar Andir dari PT APJ dua tahun lalu.

Padahal, kerusakan yang ada di Pasar Andir seharusnya menjadi tanggung jawab PT APJ pasca-lepasnya pengelolaan.

Di satu sisi, PT APJ belum mengakui adanya perpindahan pengelolaan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, PD Pasar Bermartabat dan PT APJ sedang melakukan proses penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung.

Gilang Jalu selaku kuasa hukum PT APJ mengatakan, pihaknya sengaja melayangkan gugatan penyelesaian sengeketa ke BANI lantaran PT APJ yang mengelola Pasar Andir sejak 28 September 2009 telah mengeluarkan investasi sebesar Rp 112 miliar, berhak mengelola pasar Andir selama 20 tahun sesuai Keputusan DPRD Kota Bandung No 15/2004.

“Kami tidak pernah menganggap waktu pengelolaan yang kami miliki telah habis,” kata Gilang di Bandung, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Gara-gara Pengelolaan TPA Sarimukti Buruk, Kota Bandung Gagal Dapat Adipura

Meski demikian, Gilang membenarkan pihaknya dan Pemerintah Kota Bandung telah membuat kesepakatan dalam Perjanjian Nomor 511.2/639/PD.PB/2009 dan direvisi pada tahun 2014.

Dalam perjanjian tersebut, pengelolaan berakhir pada tahun 2014, kemudian direvisi dengan memperpanjang masa pengelolaan selama dua tahun sehingga masa pengelolaan berakhir pada tahun 2016.

Perpanjangan dilakukan agar Pasar Andir yang mengalami musibah kebakaran di tahun 2014 bisa kembali diperbaiki.

Gilang menjelaskan, pengambilalihan pengelolaan Pasar Andir oleh PD Pasar Bermartabat dinilai tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama dalam bentuk build-operate-transfer (BOT) yang memungkinkan PT APJ untuk memperpanjang kembali masa pengelolaan Pasar Andir.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Sulut Tangkap 3 Orang Sindikat Pengedar Sabu Antar-provinsi

Polda Sulut Tangkap 3 Orang Sindikat Pengedar Sabu Antar-provinsi

Regional
Dapat Nomor Urut 2, Paslon Petahana Pilkada Trenggalek Akan Berkampanye Penuh Cinta

Dapat Nomor Urut 2, Paslon Petahana Pilkada Trenggalek Akan Berkampanye Penuh Cinta

Regional
Tracing Pegawai Dinkes DIY Meninggal karena Covid-19, Ini Hasilnya

Tracing Pegawai Dinkes DIY Meninggal karena Covid-19, Ini Hasilnya

Regional
Ini Makna Nomor Urut bagi 3 Pasangan Calon di Pilkada Jember

Ini Makna Nomor Urut bagi 3 Pasangan Calon di Pilkada Jember

Regional
Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Sulut, Olly: Menang Total

Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Sulut, Olly: Menang Total

Regional
Dapat Nomor Urut 1, Cabup Kristiana Muki Ajak Paslon Lain Tolak Kampanye Hitam

Dapat Nomor Urut 1, Cabup Kristiana Muki Ajak Paslon Lain Tolak Kampanye Hitam

Regional
Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat, Calon Petahana di Pilkada Banggai Berencana Gugat KPU

Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat, Calon Petahana di Pilkada Banggai Berencana Gugat KPU

Regional
Seorang Guru dan Anaknya Positif Covid-19, Tertular Suami yang Pulang dari Malang

Seorang Guru dan Anaknya Positif Covid-19, Tertular Suami yang Pulang dari Malang

Regional
Prasasti Soe Hok Gie–Idhan Lubis Dipasang di Puncak Mahameru

Prasasti Soe Hok Gie–Idhan Lubis Dipasang di Puncak Mahameru

Regional
Ada Klaster Ponpes di Purwokerto dan Kebumen, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Ada Klaster Ponpes di Purwokerto dan Kebumen, Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Setelah Diisolasi 65 Hari, Nenek 70 Tahun Sembuh dari Covid-19

Setelah Diisolasi 65 Hari, Nenek 70 Tahun Sembuh dari Covid-19

Regional
Pasar Murah Bebas Ongkir, Cara Jatim Jamin Ketersediaan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Pasar Murah Bebas Ongkir, Cara Jatim Jamin Ketersediaan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Pengundian Nomor Urut 3 Paslon Pilkada Kendal, Ini Hasilnya

Pengundian Nomor Urut 3 Paslon Pilkada Kendal, Ini Hasilnya

Regional
Calon Tunggal Pilkada Ngawi Dapat Posisi Sebelah Kiri di Surat Suara

Calon Tunggal Pilkada Ngawi Dapat Posisi Sebelah Kiri di Surat Suara

Regional
Lawan Kotak Kosong, Calon Petahana di Pilkada Semarang Dapat Posisi Kiri Surat Suara

Lawan Kotak Kosong, Calon Petahana di Pilkada Semarang Dapat Posisi Kiri Surat Suara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X