Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Minta Bawaslu Tindak Tegas Penyebar Berita Bohong

SOLO, KOMPAS.com - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Damai Soloraya menggelar aksi menolak agama dijadikan kendaraan politik praktis di depan Kantor Bawaslu Kota Surakarta Jalan Panembahan No 2 Penumping, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/1/2019).

Dalam aksinya, mereka membawa poster dan spanduk berbagai tulisan. "Bawaslu Harus Tegas Dong, Mana Tindakanmu!!!", "Tegakkan Agama dengan Jalan yang Benar", dan lainnya.

Massa sekitar 300-an orang itu juga melakukan orasi di atas mobil secara bergantian. Mereka minta Bawaslu bersikap tegas terhadap oknum yang menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 ataupun 02.

Mereka ingin Bawaslu mengawal pelaksanaan Pilpres 2019 aman dan damai. Sehingga masyarakat bisa memilih calon pemimpin yang mereka kehendaki sesuai hati nurani masyarakat.

Baca juga: Bawaslu Awasi Penggunaan Isu SARA dalam Debat

Salah seorang orator, Ahmad Farid Umar mengatakan, menjelang Pemilu 2019 banyak berita bohong dan fitnah yang disebarkan melalui akun media sosial telah meresahkan masyarakat. Berita bohong tersebut sudah seperti makanan sehari-hari karena semakin meningkat.

Ia tidak menuduh tim sukses calon mana pun, namun meminta agar oknum-oknum penyebar berita bohong itu untuk segera ditindak.

"Ini enggak benar. Setiap hari berita bohong menyebar di facebook, twitter dan sebagainya. Kami ingin pemilu yang damai, bersih, anti-hoaks dan anti-politik SARA," kata dia.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono yang menerima aksi tersebut mengatakan, Bawaslu terus melakukan upaya pencegahan agar para calon tidak menggunakan agama sebagai politik praktis dan politik SARA.

Budi juga mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut agar berjalan jujur dan adil. Sehingga, demokrasi pemilu di Solo menebarkan kebaikan.

"Untuk tingkat kerawanan pemilu di Solo masuk kategori sedang. Tetapi kami terus berupaya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan," jelas Budi.

Sementara aksi massa menolak agama dijadikan kendaraan politik praktis mulai membubarkan diri setelah menyerahkan secarik kertas kepada Bawaslu untuk mengawal pelaksanaan pemilu damai. Aksi tersebut mereka tutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri.