Bupati Bengkulu Selatan Dituntut 7 Tahun Penjara

Kompas.com - 10/01/2019, 23:01 WIB
Petugas kepolisian menggiring Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat tiba di Polda Bengkulu, Bengkulu, Selasa (15/5). KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud di kediamannya di Jalan Gerak Alam, Manna, Bengkulu Selatan, pada pukul 19.20 Wib. Turut terjaring OTT, istri dari Dirwan Mahmud, Heni Dirwan, wiraswasta JU, dan WA dengan barang bukti uang sekitar Rp100 juta. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/kye/18 David MuharmansyahPetugas kepolisian menggiring Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat tiba di Polda Bengkulu, Bengkulu, Selasa (15/5). KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud di kediamannya di Jalan Gerak Alam, Manna, Bengkulu Selatan, pada pukul 19.20 Wib. Turut terjaring OTT, istri dari Dirwan Mahmud, Heni Dirwan, wiraswasta JU, dan WA dengan barang bukti uang sekitar Rp100 juta. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/kye/18


BENGKULU, KOMPAS.com - Bupati Bengkulu Selatan non-aktif, Dirwan Mahmud dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan di Pengadilan Tipikor, Bengkulu, Kamis (10/1/2019).

Tuntutan ini disampaikan oleh JPU KPK, M Nur Aziz. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik terdakwa selama 3 tahun.

“Menuntut pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah menjalani pidana,” sebut JPU.

Baca juga: Pengusaha yang Suap Bupati Bengkulu Selatan Divonis 3,5 Tahun Penjara


Dirwan Mahmud ditangkap KPK pada 2018 karena menerima suap atas fee proyek pengerjaan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ikut diringkus KPK selain Dirwan juga istri, kontraktor, dan beberapa orang lainnya.

Terdakwa Dirwan Mahmud dikenakan Pasal 12 Huruf a jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. 

Sementara itu, Dirwan Mahmud membantah fakta persidangan yang disampaikan Jaksa KPK.

Dirwan Mahmud mengatakan, dirinya tidak pernah menyuruh Hendarti dan Nursilawati terima uang dari Jauhari alias Jukak (kontraktor), terkait pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 2018.

Baca juga: KPK Ungkap 5 Proyek yang Menjerat Bupati Bengkulu Selatan dalam Dugaan Suap

"Tidak benar tuduhan itu, itu perbuatan orang yang salah kepada saya," bantah dia.

“Jukak itu, sudah berapa kali saya ingatkan jangan kamu urusin saya, sana kamu ke PU. Mana berani dia ngasih uang pada saya, malah waktu itu Jukak minta maaf pada saya, meluk-meluk saya. Namun, di fakta persidangan ini dibuat begitu semua diputarbalikkan semua,” terang Dirwan Mahmud.

Dirwan Mahmud juga mengatakan, fakta persidangan tidak sesuai dengan kenyataan, dan dia menyatakan bahwa ada yang menjatuhkan dirinya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X