Foto 12 Anggota DPRD Kota Malang Naik Kereta Api dengan Borgol dan Rompi Oranye

Kompas.com - 09/01/2019, 18:11 WIB
Sejumlah tahanan KPK dengan mengenakan baju tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya di Jawa Timur, Senin (7/1/2019). Sebanyak 12 anggota DPRD Malang dipindahkan ke Surabaya menggunakan kereta api untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. ANTARA FOTO/Handout/Humas KPK/wpa/wsj. HUMAS KPKSejumlah tahanan KPK dengan mengenakan baju tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya di Jawa Timur, Senin (7/1/2019). Sebanyak 12 anggota DPRD Malang dipindahkan ke Surabaya menggunakan kereta api untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. ANTARA FOTO/Handout/Humas KPK/wpa/wsj.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah memindahkan 12 mantan anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka kasus dugaan suap APBD-P 2015 Kota Malang ke Surabaya, Jawa Timur.

“12 anggota DPRD itu telah dibawa ke Surabaya menggunakan kereta api (KA) ke Malang, Senin (7/1/2019) malam. Mereka dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang Kelas 1 Rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Kedua belas orang tersangka tersebut adalah Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Ribut Haryanto (RHO), Indra Tjahyono (ITJ), Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Bambang Triyoso (BTO), Asia Iriani (AI), dan Een Ambarsari (EAI).

Baca juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara Suap untuk 10 Anggota DPRD Kota Malang

Dalam dokumentasi KPK, para tersangka terlihat mengenakan rompi jingga dan diborgol duduk dalam satu gerbong kereta api dengan dikawal oleh pengawal tahanan KPK dan pihak kepolisian setempat.

Pada Selasa (8/1/2019), lanjut Febri, Jakasa Penuntut Umum KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara ke-12 anggota DPRD Malang itu ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

Jadwal persidangan akan ditentukan oleh pihak PN Surabaya.

Kebijakan borgol

Sebelumnya diberitakan, KPK mulai menerapkan pemborgolan demi alasan keamanan para tahanan.

“Untuk pertimbangan keamanan, KPK mulai menerapkan ketentuan pada Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, khususnya Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal tahanan dibawa ke luar Rutan, dilakukan pemborgolan,” kata Febri melalui keterangan tertulis, Rabu (2/1/2019).

Sementara itu, KPK telah menetapkan 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan dan dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Untuk 10 tersangka lainnya, KPK pada 10 Desember 2018 juga telah melimpahkan dari proses penyidikan ke penuntutan.

Sebanyak 22 tersangka tersebut diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Cilegon Pertama Kali Uji Coba Belajar di Sekolah, Ini Hasilnya

Pemkot Cilegon Pertama Kali Uji Coba Belajar di Sekolah, Ini Hasilnya

Regional
Viral, Surat Terbuka Istri ABK Kapal China kepada Jokowi: Dia Tak Sanggup Lagi Bekerja

Viral, Surat Terbuka Istri ABK Kapal China kepada Jokowi: Dia Tak Sanggup Lagi Bekerja

Regional
Perempuan ODGJ Diperkosa Bergantian di Hadapan Anaknya hingga Hamil dan Melahirkan

Perempuan ODGJ Diperkosa Bergantian di Hadapan Anaknya hingga Hamil dan Melahirkan

Regional
Penyelundupan Sabu Dalam Bungkus Permen Wafer Cokelat Digagalkan

Penyelundupan Sabu Dalam Bungkus Permen Wafer Cokelat Digagalkan

Regional
Tak Terima Lahannya Dibangun, Warga di Sragen Tutup Jalan dengan Tembok

Tak Terima Lahannya Dibangun, Warga di Sragen Tutup Jalan dengan Tembok

Regional
Kasus Kepemilikan Sabu di Jambi, 2 Pemuda Divonis 6 Tahun Penjara

Kasus Kepemilikan Sabu di Jambi, 2 Pemuda Divonis 6 Tahun Penjara

Regional
Pria Asal Bandung Mengaku HRD, Minta Syarat Kerja Foto Bugil, Korbannya Ada yang Disetubuhi

Pria Asal Bandung Mengaku HRD, Minta Syarat Kerja Foto Bugil, Korbannya Ada yang Disetubuhi

Regional
Wanita Ini Terpaksa Melahirkan di Kamar Mandi karena Bidan Takut Tertular Covid-19

Wanita Ini Terpaksa Melahirkan di Kamar Mandi karena Bidan Takut Tertular Covid-19

Regional
Sempat Kontak dengan Wali Kota Banjarbaru, Wali Kota Banjarmasin Negatif Covid-19

Sempat Kontak dengan Wali Kota Banjarbaru, Wali Kota Banjarmasin Negatif Covid-19

Regional
Pelajar Terpental dan Tewas Usai Tiang Umbul-umbul yang Dipasangnya Tersangkut Kabel Listrik

Pelajar Terpental dan Tewas Usai Tiang Umbul-umbul yang Dipasangnya Tersangkut Kabel Listrik

Regional
Bantah 46 Pegawai Positif Covid-19, Kepala BPOM Ambon: Itu Keliru...

Bantah 46 Pegawai Positif Covid-19, Kepala BPOM Ambon: Itu Keliru...

Regional
Terdesak Kebutuhan Ekonomi, Warga Kulon Progo Jadi Muncikari Prostitusi Online

Terdesak Kebutuhan Ekonomi, Warga Kulon Progo Jadi Muncikari Prostitusi Online

Regional
Nasihat Hakim kepada Terdakwa yang Durhaka karena Melawan Orangtua

Nasihat Hakim kepada Terdakwa yang Durhaka karena Melawan Orangtua

Regional
Ponari, si Dukun Cilik Telah Menikah, Kini Berjualan Online dengan Istrinya

Ponari, si Dukun Cilik Telah Menikah, Kini Berjualan Online dengan Istrinya

Regional
Air Mata Hendra Tak Berhenti Mengalir Ditolak Sekolah karena Cacat, Buku Pelajaran Dikembalikan

Air Mata Hendra Tak Berhenti Mengalir Ditolak Sekolah karena Cacat, Buku Pelajaran Dikembalikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X