Kemenhub Ingin Batasi Usia Kendaraan Pribadi - Kompas.com

Kemenhub Ingin Batasi Usia Kendaraan Pribadi

Kompas.com - 09/01/2019, 12:45 WIB
Ilustrasi kemacetan.Arimbi Ramadhiani Ilustrasi kemacetan.

SEMARANG, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) ingin membatasi usia kendaraan milik pribadi. Selama ini, pembatasan kendaraan hanya ditujukan untuk kendaraan umum, yaitu bus.

"Pembatasan usia kendaraan pribadi apakah 10 tahun, 15 tahun, atau berapa itu penting. Yang ada saat ini baru bus," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di Semarang, Rabu (9/1/2019).

Budi menerangkan, berdasarkan data Kemenhub, hampir tiap orang memiliki kendaraan. Rasionya yaitu 1.000 orang menguasai 800 kendaraan. Satu orang juga terkadang menguasai lebih dari tiga kendaraan.

"Pembatasan kendaraan tidak pernah ada. Kami dengar, nanti DP kendaraan 0 persen. Itu belum sepakat karena masih dihitung aspek lalu lintasnya," tambahnya.

Baca juga: Kemenhub Bagikan 67 Bus untuk Sejumlah Daerah di Jabar

Terkait pembatasan, saat ini baru kendaraan bus yang dibatasi, yaitu bus reguler maksimal berusia 25 tahun dan bus wisata maksimal 15 tahun.

"Pembatasan angkutan lain tidak dikenal," tambahnya.

Apalagi ke depan, angkutan massal semakin modern dengan konsep LRT, MRT, dan lainnya.

Jika daerah telah memulai angkutan massal, mereka juga diminta menyiapkan kebijakan manajemen lalu lintas agar masyarakat mulai meninggalkan kendaraan pribadi dan berubah ke angkutan umum.

"LRT misalnya itu harus didukung kendaraan yang sifatnya pengumpan, agar itu berjalan baik," tambahnya. 


Terkini Lainnya

Coba Kabur dari Polisi, Seorang Buronan Babak Belur Ditendang Kuda

Coba Kabur dari Polisi, Seorang Buronan Babak Belur Ditendang Kuda

Internasional
Bawaslu Selidiki Spanduk Paslon 02 Bernada Provokatif di Kemayoran

Bawaslu Selidiki Spanduk Paslon 02 Bernada Provokatif di Kemayoran

Megapolitan
Bawaslu Bengkulu Panggil 2 Bupati Usai Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'aruf

Bawaslu Bengkulu Panggil 2 Bupati Usai Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'aruf

Regional
Fadli Zon: Masak Menko Polhukam Koreksi Presiden, Bagaimana Ceritanya?

Fadli Zon: Masak Menko Polhukam Koreksi Presiden, Bagaimana Ceritanya?

Nasional
Eni Anggap Uang Kotjo untuk Munaslub Golkar dari Sumber yang Halal

Eni Anggap Uang Kotjo untuk Munaslub Golkar dari Sumber yang Halal

Nasional
5 Fakta Kecelakaan Kapal Motor di Sungai Kapuas, 4 Masih Hilang hingga Arus Deras Jadi Kendala

5 Fakta Kecelakaan Kapal Motor di Sungai Kapuas, 4 Masih Hilang hingga Arus Deras Jadi Kendala

Regional
Petani Buang Buah Naga Merah ke Sungai karena Harganya Murah

Petani Buang Buah Naga Merah ke Sungai karena Harganya Murah

Regional
Otoritas Meksiko Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Insiden Ledakan Pipa Minyak Ilegal

Otoritas Meksiko Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Insiden Ledakan Pipa Minyak Ilegal

Internasional
Pendaki Wanita Berjuluk 'Bikini Hiker' Tewas Membeku di Taiwan

Pendaki Wanita Berjuluk "Bikini Hiker" Tewas Membeku di Taiwan

Internasional
Fadli Zon Sarankan KPU Cari Moderator Debat dari Kalangan Akademisi

Fadli Zon Sarankan KPU Cari Moderator Debat dari Kalangan Akademisi

Nasional
Keluarga Berharap Baasyir Dibebaskan Sesuai Keputusan Awal Jokowi

Keluarga Berharap Baasyir Dibebaskan Sesuai Keputusan Awal Jokowi

Nasional
Tunangan Selesaikan Masalah Utang, Pernikahan Putri Mako Bisa Digelar

Tunangan Selesaikan Masalah Utang, Pernikahan Putri Mako Bisa Digelar

Internasional
Temui Presiden Jokowi, Empat Bupati di Maluku Utara Minta Bangun Bandara dan Pelabuhan

Temui Presiden Jokowi, Empat Bupati di Maluku Utara Minta Bangun Bandara dan Pelabuhan

Nasional
Pengelola Pasar Baru Bekasi Pastikan Tempatnya Layak untuk Berjualan

Pengelola Pasar Baru Bekasi Pastikan Tempatnya Layak untuk Berjualan

Megapolitan
Selain Kapolda, Kapolres Jakpus, Jakut, dan Tangerang Kota Ikut Dirotasi

Selain Kapolda, Kapolres Jakpus, Jakut, dan Tangerang Kota Ikut Dirotasi

Megapolitan

Close Ads X