Fakta Kasus Tagihan Rp 17 Juta Bagi Pasien Korban Tsunami, Diambil Alih Polda Banten hingga Sikap Dinkes Cilegon

KOMPAS.com - Kasus tagihan Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) terhadap pasien korban tsunami Selat Sunda, Nafis Naam (8), akhirnya ditangani Polda Banten.

Dinas Kesehatan ( Dinkes) Kota Cilegon pun angkat bicara soal kasus tersebut. Menurut Dinkes Kota Cilegon, tagihan pihak ke rumah sakit kepada Nafis telah sesuai prosedur.

Sementara itu, polisi telah memeriksa setidaknya 14 saksi dalam kasus tersebut. Sulastri, ibu kandung Nafis, tidak menyangka mendapat tagihan biaya rumah sakit sebesar Rp 17 juta.

Berikut ini fakta baru kasus tagihan RSKM kepada salah satu korban tsunami Selat Sunda:

1. Dinkes Cilegon anggap tagihan untuk Nafis sesuai aturan

SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah sakit

Pihak Dinkes Cilegon menyebut, tarif yang kenakan sesuai dengan kelas yang diambil oleh pasien.

"Semua korban yang mendapat perawatan dibebaskan dari biaya karena bantuan dari provinsi, gubernur yang menentukan. Tapi, tentu ada aturannya, sudah jelas ditentukan jika korban bencana dirawat gratis di kelas III," kata Kepala Dinkes Kota Cilegon Arriadna, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/1/2019).

Namun, jika ada pasien yang menginginkan untuk naik kelas, Arriadna mengatakan, hal tersebut diperbolehkan, asal bersedia untuk membayar selisih dari perawatan sesuai dengan kelasnya.

"Ketika pasien tidak mau kelas III, artinya ada permintaan korban naik kelas, ada isi form penyanggupan, kalau naik kelas konsekuensi selisih harus tanggung jawab bersangkutan," kata dia.

Baca Juga: Korban Tsunami Bayar Rp 17 Juta, Dinkes Cilegon Sebut Sudah Sesuai Prosedur

2. Sulastri membantah telah meminta naik kelas perawatan

AGP Lembaga nirlaba AGP kirim bantuan ke korban Tsunami Selat Sunda

"Dari awal masuk anak saya langsung ke kelas II, demi Allah enggak pernah minta ke VIP," kata Sulastri (36), orangtua Nafis Naam (8), korban tsunami Selat Sunda yang dirawat di RSKM, Minggu (6/1/2019).

Sulastri menjelaskan, Nafis dirawat di RSKM karena atas rujukan dari RSUD Berkah Pandeglang.

Namun, saat masuk ke RSKM pada Minggu 23 Desember 2018 lalu, lewat jalur umum dan langsung menempati kelas II Ruang Melati 14.

"Tidak ada yang mengarahkan korban tsunami harus di ruang mana, saya minta ke kelas II karena masuk lewat jalur umum, pilih kelas III juga enggak bisa pakai BPJS karena korban bencana, dan saya juga tidak mengetahui sama sekali jika korban tsunami dibayari oleh pemerintah," ujar dia.

Baca Juga: 5 Jenazah Tanpa Identitas Korban Tsunami Selat Sunda Dimakamkan di Pandeglang

3. Sulastri: Kurang Rp 4 juta yang belum dibayarkan

Dok. HaloMoney.co.id Ilustrasi uang.

Sulastri menuturkan, dirinya telah diberitahu pihak rumah sakit terkait selisih bayar yang diiharuskan apabila dirawat di kelas II.

"Dikasih tahu Rp 250.000 per hari, ya sudah enggak apa-apa, saya waktu itu deposit Rp 2,5 juta untuk booking kamar," kata dia.

Nafis kemudian dirawat di RSKM selama satu minggu di Kamar Melati 14. Saat itu, kata Sulastri, sempat ada tindakan operasi untuk anaknya dengan 9 jahitan di tangan kanan dan 4 jahitan di tangan kiri.

Saat hendak pulang ke rumah pada Minggu 30 Desember 2018, pihak rumah sakit memberi rekapan biaya perawatan Nafis sebesar Rp 17.250.000.

"Biayanya bisa dicicil, yang sudah saya bayarkan Rp 10,5 juta, kemudian dapat bantuan dari BPJS Rp 2,9 juta, jadi tinggal Rp 4 juta sekian lagi yang belum dibayarkan," kata dia.

Baca Juga: Ribuan Warga Ambon Shalat Gaib untuk Korban Tsunami dan Tanah Longsor

4. Alasan kasus diambil alih Polda Banten

KOMPAS.com/ACEP NAZMUDIN Kapolres Cilegon AKBP Rizki Agung Prakoso di Mapolres Cilegon, Minggu (6/1/2019)

Kapolres Cilegon AKBP Rizki Agung Prakoso mengatakan, kasus korban tsunami bayar Rp 17 juta yang melibatkan Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) sudah dilimpahkan ke Polda Banten.

"Betul, mulai hari ini ditangani Polda Banten," kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin (7/1/2019).

Dia mengatakan, perkara dilimpahkan kepada Polda Banten atas pertimbangan kemampuan dan kekuatan penyidik yang dimiliki oleh Polres Cilegon.

Menurut Kapolres, Polda Banten sudah berpengalaman menangani kasus serupa, yakni kasus dugaan pungutan liar korban tsunami Selat Sunda oleh oknum di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.

"Karena ini spesifik, spesialis, di Polda Banten, kan, ada subdit-subdit khusus yang menangani, lebih komprehensif nanti ditangani di Polda," ujar dia.

Baca Juga: Kasus Korban Tsunami Bayar Rp 17 Juta di RSKM Dilimpahkan ke Polda Banten

5. Sebanyak 14 saksi telah diperiksa polisi

KOMPAS/DIDIE SW Ilustrasi

Dalam kasus ini, Polres Cilegon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, 12 dari pihak rumah sakit dan 2 dari pihak korban.

"Dua orang dari pihak korban, 12 dari RSKM," kata dia.

Sementara itu, pihak rumah sakit bersikukuh telah melakukan penagihan sesuai prosedur yang ada.

"Jadi, jika disebut pungutan kita keberatan, karena kita sudah bertindak sesuai prosedur, dan pihak keluarga sudah menyanggupi secara resmi sebelum korban dirawat," kata Kepala Bidang Humas RSKM Zaenal, Minggu (6/1/2019).

Baca Juga: Kronologi Korban Tsunami Bayar Rp 17 Juta Setelah Dirawat di RSKM Cilegon

Sumber: KOMPAS.com (Acep Nazmudin)