Galian C Ilegal di Kota Tasikmalaya Sebabkan Bencana Kekeringan Parah - Kompas.com

Galian C Ilegal di Kota Tasikmalaya Sebabkan Bencana Kekeringan Parah

Kompas.com - 08/01/2019, 11:52 WIB
Salah satu lokasi galian pasir tanpa izin yang marak beroperasi kembali di Jalan Raya Mangkubumi-Indihiang (Mangin) Kota Tasikmalaya, Selasa (8/1/2019). KOMPAS. com/IRWAN NUGRAHA Salah satu lokasi galian pasir tanpa izin yang marak beroperasi kembali di Jalan Raya Mangkubumi-Indihiang (Mangin) Kota Tasikmalaya, Selasa (8/1/2019).

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, mengklaim wilayahnya saat ini menjadi korban terdampak penambangan pasir ilegal yang marak kembali di Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Hilangnya bukit dieksploitasi secara masif tanpa izin oleh oknum pengusaha menyebabkan resapan air berkurang dan bencana kekeringan air bersih.

Apalagi, setiap musim kemarau, petugas BPBD dan instansi lainnya selalu berkeliling menyuplai air bersih di setiap perkampungan terdampak galian pasir di Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari.

"Bukit atau gunung berfungsi sebagai resapan air dan jangan sampai dirusak. Pencemaran lingkungan oleh galian C menyebabkan bencana kekeringan air bersih cepat melanda. Ini jelas merugikan masyarakat banyak," jelas Yusuf, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Gelapkan Uang Kompensasi Galian C, Kades Ditangkap Polisi

Ditambahkan Yusuf, sampai saat ini pemerintah kota belum memiliki data berapa jumlah pengusaha galian C di dua kecamatan tersebut yang sudah mengantongi izin dan yang ilegal.

Pasalnya, kewenangan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pengusaha sepenuhnya berada di dinas terkait Provinsi Jawa Barat.

"Tapi saat saya melintas ke Jalan Mangkubumi-Indihiang (Mangin), memang tambang galian pasir hampir di sepanjang jalan itu beroperasi secara bebas. Kawasan itu pun kini sangat terlihat gersang sekali," tambah dia.

Yusuf berharap, pengusaha tambang pasir yang sudah memiliki izin resmi diharapkan untuk melakukan reklamasi untuk minimalisasi fungsi sebagai resapan air sebelumnya.

Apalagi, reklamasi merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha tambang yang berizin resmi.

"Ya, kalau yang ilegal boro-boro akan lakukan reklamasi, kegiatan menggali pasirnya saja sudah melanggar hukum. Jelas itu," ungkap dia.

Sebelumnya, Pemkot Tasikmalaya selalu menganggarkan untuk pembelian bukit berfungsi sebagai resapan air supaya tak diganggu oleh pengusaha tambang ilegal dan nakal.

Namun, pada tahun ini pihaknya tak bisa menganggarkan pembelian bukit tersebut karena keterbatasan anggaran.

"Tujuannya membeli bukit oleh pemerintah kota supaya tak dirusak oleh oknum pengusaha tambang pasir ilegal. Jadi kalau milik pemerintah, mereka tak berani mengeksploitasi bukit. Jadi resapan air tetap terjaga supaya tak kekeringan. Tapi, sekarang dananya tak ada," pungkasnya.

Baca juga: Kota Tasikmalaya Surga Tambang Pasir Ilegal

Diberitakan sebelumnya, beberapa lokasi penambangan pasir ilegal di wilayah Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari Kota Tasikmalaya, masih terlihat bebas beroperasi sampai sekarang.

Seperti di Jalan Mangkubumi-Indihiang (Mangin), terlihat beberapa titik galian C dengan alat berat dan antrean truk pengangkut pasir bebas melakukan aktivitasnya.

Para penambang liar seakan tak pernah jera meski sering dilakukan operasi penertiban oleh Polda Jawa Barat dan Dinas Pertambangan Provinsi setempat.


Terkini Lainnya

Diminta Pihak OSO Laporkan KPU ke DKPP, Bawaslu Pikir-Pikir

Diminta Pihak OSO Laporkan KPU ke DKPP, Bawaslu Pikir-Pikir

Nasional
Kronologi Terungkapnya Identitas IA yang Dibunuh lalu Dibakar

Kronologi Terungkapnya Identitas IA yang Dibunuh lalu Dibakar

Regional
Megawati: Katanya Bu Mega Nenek-nenek, tetapi Milenial Juga Ya...

Megawati: Katanya Bu Mega Nenek-nenek, tetapi Milenial Juga Ya...

Nasional
Rusia Ungkap Detail Jarak Jangkauan Rudal yang Dipermasalahkan AS

Rusia Ungkap Detail Jarak Jangkauan Rudal yang Dipermasalahkan AS

Internasional
Wakil Ketua DPRD yang Tewas di Tol Cipularang Dikenal Suka Berbagi

Wakil Ketua DPRD yang Tewas di Tol Cipularang Dikenal Suka Berbagi

Regional
Tim Fit and Proper Test Akan Gelar Diskusi 3 Cawagub DKI dengan Anies

Tim Fit and Proper Test Akan Gelar Diskusi 3 Cawagub DKI dengan Anies

Megapolitan
Tim Pengacara Tagih Janji Bebas Tanpa Syarat Abu Bakar Ba'asyir

Tim Pengacara Tagih Janji Bebas Tanpa Syarat Abu Bakar Ba'asyir

Regional
Jelang Ahok Bebas, Pendukung Mulai Berdatangan ke Mako Brimob

Jelang Ahok Bebas, Pendukung Mulai Berdatangan ke Mako Brimob

Megapolitan
Viral WNA Naik Motor Masuk Tol, Polisi Duga karena Tidak Konsentrasi

Viral WNA Naik Motor Masuk Tol, Polisi Duga karena Tidak Konsentrasi

Megapolitan
Bawaslu: Ada Alamat Lengkap di Paket Tabloid Indonesia Barokah yang akan Dikirim

Bawaslu: Ada Alamat Lengkap di Paket Tabloid Indonesia Barokah yang akan Dikirim

Regional
Bawaslu DKI Telusuri Pemasang Spanduk Bernada Provokatif di Jakpus

Bawaslu DKI Telusuri Pemasang Spanduk Bernada Provokatif di Jakpus

Megapolitan
Ini Rekomendasi Setara Institute untuk Tangkal Radikalisme di Kalangan ASN

Ini Rekomendasi Setara Institute untuk Tangkal Radikalisme di Kalangan ASN

Nasional
Jokowi dan Megawati Pergi Semobil Usai Perayaan Ulang Tahun

Jokowi dan Megawati Pergi Semobil Usai Perayaan Ulang Tahun

Nasional
Ahok Segera Bebas, Anies Bilang Pemprov Siap Layani sebagai Warga DKI

Ahok Segera Bebas, Anies Bilang Pemprov Siap Layani sebagai Warga DKI

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan di Tol Cipularang yang Tewaskan Wakil Ketua DPRD dan Ajudannya

Kronologi Kecelakaan di Tol Cipularang yang Tewaskan Wakil Ketua DPRD dan Ajudannya

Regional

Close Ads X